Labuan Bajo, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Program SIAP SIAGA memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dan pemutakhiran Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) Kecamatan Tangguh Bencana untuk Kecamatan Komodo, Mbeliling, dan Boleng.

Penguatan tersebut dibahas dalam Workshop Penyusunan Rencana Kerja Kolaboratif Kecamatan Tangguh Bencana yang berlangsung pada Rabu (14/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi rencana kerja yang telah disusun pada Juni 2026 sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat setelah gempa Flores pada 15 Agustus 2026.

Workshop tersebut menekankan pentingnya pembagian tugas, koordinasi lintas lembaga, dan dukungan sumber daya sebelum bencana terjadi agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terarah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat, Dr. Hilarius Agus, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh baru dibangun ketika bencana terjadi.

“Jangan pada saat bencana baru kita mulai. Pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan momentum agar kita bisa memetakan siapa berbuat apa secara kolaboratif,” kata Hilarius.

Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan mitra lainnya perlu menyepakati peran masing-masing sejak sebelum terjadi keadaan darurat.

RKK Jadi Panduan Kerja Bersama Penanggulangan Bencana

Rencana Kerja Kolaboratif (RKK) merupakan dokumen kesepakatan antara pemerintah kecamatan dan para mitranya mengenai kegiatan bersama untuk mengurangi risiko serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dokumen tersebut memuat program prioritas, pembagian tanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi bersama.

Perencanaan di tingkat kecamatan dinilai penting karena dampak bencana dapat meluas melampaui batas administrasi desa. Di sisi lain, setiap desa memiliki karakteristik ancaman, kebutuhan, dan kapasitas penanganan yang berbeda.

Kecamatan berperan mengoordinasikan dukungan lintas desa sekaligus menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat daerah lainnya.

Melalui RKK, berbagai sumber daya yang dimiliki pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung prioritas penanggulangan bencana yang telah disepakati bersama.

Hilarius mengingatkan agar dokumen tersebut tidak berhenti sebagai persyaratan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang diterapkan di lapangan.

“Melalui kegiatan kita hari ini dipastikan bahwa dokumen yang kita hasilkan bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi sebuah panduan kerja nyata yang aplikatif, responsif, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan sekaligus memberi arah demi mewujudkan masyarakat yang tangguh, aman, dan sejahtera dalam menghadapi berbagai ancaman bencana,” ujarnya.

Ia juga menyebut gempa Flores pada 15 Agustus 2026 mengakibatkan 14.061 rumah rusak di Manggarai Barat, termasuk 488 rumah rusak berat. Pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat kesiapsiagaan hingga ke tingkat kecamatan.

Kesiapsiagaan Bencana Penting bagi Keselamatan Wisatawan Labuan Bajo

Selain melindungi masyarakat, kesiapsiagaan bencana di Manggarai Barat juga berkaitan dengan keselamatan wisatawan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata Labuan Bajo.

Hilarius menilai kesiapan menghadapi bencana perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

“Manggarai Barat ini adalah kabupaten destinasi pariwisata super prioritas dan super premium. Jika bencana tidak kita antisipasi sejak dini, ini bisa menjadi beban besar. Pemerintah daerah harus memberi kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat serta wisatawan bahwa Labuan Bajo itu aman,” kata Hilarius.

Perwakilan Program SIAP SIAGA, Selvister Ndaparoka, menjelaskan bahwa penetapan Kecamatan Komodo, Mbeliling, dan Boleng sebagai wilayah percontohan mempertimbangkan karakteristik serta tingkat risiko bencana masing-masing wilayah.

“Kenapa kami pilih tiga kecamatan ini? Komodo karena daerah pariwisata, Mbeliling karena dekat kawasan konservasi hutan yang menjadi napas hidup Flores, dan Boleng karena memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Kami berharap uji coba ini sukses sehingga dapat diperluas ke seluruh kecamatan di Manggarai Barat,” ujarnya.

Dalam arahan Pemerintah Provinsi NTT, setiap kecamatan didorong menyusun kegiatan mitigasi sesuai dengan karakteristik wilayah.

Di Kecamatan Mbeliling, pengurangan risiko bencana berkaitan erat dengan pelestarian hutan sebagai penyangga sumber air dan ekosistem Labuan Bajo.

Sementara itu, Kecamatan Boleng perlu memperhitungkan berbagai ancaman, seperti angin puting beliung, tsunami, abrasi, kekeringan, dan gelombang tinggi, termasuk risiko di wilayah pulau-pulau kecil.

Adapun Kecamatan Komodo menghadapi ancaman gempa bumi, angin kencang, abrasi, hingga kecelakaan kapal yang berhubungan dengan aktivitas transportasi laut dan pariwisata.

Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar dalam menentukan kegiatan prioritas agar rencana kerja yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan setiap kecamatan.

Pendekatan kolaboratif juga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran, sarana, dan tenaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersebar di berbagai lembaga.

Pemprov NTT Dorong Percepatan Penguatan Kelembagaan

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Drs. Naftaly S. Huky, M. Pub Pol, yang menjadi narasumber utama, menekankan pentingnya mempercepat tindak lanjut administrasi dan penguatan kelembagaan agar tidak menghambat kesiapan operasional di lapangan.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap mandat regulasi dari pemerintah pusat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terukur.

“Kita perlu mempercepat hal-hal yang administrasi, hal-hal yang bersifat kelembagaan ini supaya kita bisa lebih maju untuk urusan operasional di lapangan. Jangan sampai hal-hal administratif menjadi penghambat. Tugas kita di daerah adalah memastikan setiap mandat regulatif dari pemerintah pusat segera kita tindaklanjuti,” kata Naftaly.

Workshop ini sekaligus meninjau kembali RKK yang disusun pada Juni 2026. Pemutakhiran dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pascabencana dan mendukung ketiga kecamatan mencapai kategori Pratama dalam Program Kecamatan Tangguh Bencana atau KENCANA pada akhir 2026 atau awal 2027.

Selvister berharap peningkatan status tersebut dapat diikuti dengan dukungan penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Harapan kami tahun ini atau awal tahun depan, tiga kecamatan uji coba ini sudah bisa naik status menjadi Kecamatan Pratama. Kalau sudah berstatus Pratama, wadah anggarannya sudah disediakan oleh Kemendagri, tinggal kita aktivasi kode anggarannya bersama TAPD,” jelas Selvister.

Pelaksanaan Minimal 25 Persen jadi Syarat Menuju KENCANA Pratama

Fasilitator Program KENCANA, Hendrikus Bebe Aran, SIP, menjelaskan bahwa penyusunan RKK harus diikuti pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati. Dokumen tersebut juga perlu diperbarui secara berkala apabila terjadi perubahan kebutuhan di lapangan.

“Untuk menuju Gerakan Kencana Pratama, salah satu syarat utamanya adalah terselenggaranya minimal 25% dari rencana kerja kolaboratif yang disepakati. Dokumen RKK ini sifatnya hidup, sehingga dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan pascabencana,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut workshop, dokumen RKK Kecamatan Komodo dan Boleng dijadwalkan memperoleh pengesahan camat paling lambat 16 Oktober 2026.

Sementara itu, dokumen RKK Kecamatan Komodo dan Mbeliling yang telah disepakati ditargetkan diunggah ke sistem pelaporan Gerakan KENCANA paling lambat 20 Oktober 2026, dengan pendampingan penanggung jawab di tingkat kabupaten dan tim provinsi.

Untuk memperkuat komunikasi antarpihak, grup WhatsApp satuan tugas KENCANA dijadwalkan mulai diaktifkan pada 16 Oktober 2026. Grup tersebut akan melibatkan tim kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk mendukung koordinasi serta memantau pelaksanaan kegiatan sesuai matriks kerja kolaboratif.

Masing-masing kecamatan juga diminta melengkapi bukti pelaksanaan kegiatan, antara lain surat-menyurat, surat keputusan, foto kegiatan, dan notulen rapat.

Pengumpulan dan pengunggahan bukti melalui aplikasi Si Kencana dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 hingga Januari 2027 sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan kategori Pratama.

Program Mitigasi Bencana Diusulkan Masuk RKPD dan SIPD

Forum workshop juga merekomendasikan agar kegiatan dalam RKK yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan bencana diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dimuat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Bappeda dan BPBD Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai penanggung jawab rekomendasi tersebut.

Selain itu, forum mendorong pengenalan Program KENCANA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar kebutuhan pembiayaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dapat dibahas dalam proses perencanaan anggaran.

Langkah tersebut akan melibatkan BPBD, Bagian Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.

Ketiga camat juga didorong memastikan program mitigasi berbasis kecamatan menjadi bagian dari prioritas pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.

Melalui integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan, RKK diharapkan tidak hanya menjadi dokumen kesepakatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa, dan para mitra diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terkoordinasi, sehingga masyarakat Manggarai Barat semakin siap menghadapi ancaman bencana sekaligus menjaga keselamatan warga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah. (*/rnc)