“Agenda utama adalah pembentukan struktur kepengurusan tingkat desa dan kelurahan yang ditargetkan mencakup 175 desa dan kelurahan,” kata Simson.

Dalam proses pembentukan struktur tersebut, ia menekankan pentingnya keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Keterlibatan perempuan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun struktur partai yang inklusif sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Struktur DPRt Berbasis TPS

Selain pembentukan kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan, Partai Perindo juga mendorong penguatan struktur Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dengan sistem berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Artinya, jumlah pengurus DPRt akan disesuaikan dengan jumlah TPS yang terdapat di masing-masing desa atau kelurahan.

Pola tersebut diharapkan dapat membuat struktur organisasi Partai Perindo lebih dekat dengan masyarakat serta mempermudah proses konsolidasi dan koordinasi hingga tingkat akar rumput.

Keanggotaan jadi Fokus Konsolidasi

Pendidikan politik tersebut juga membahas pemenuhan keanggotaan partai sebagai salah satu bagian penting dalam menghadapi proses verifikasi oleh penyelenggara Pemilu.

Simson selaku Ketua DPW Perindo NTT mendorong jajaran pengurus di daerah untuk terus melakukan pendataan dan pemenuhan keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.