Kalabahi, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten Alor akan melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan yang telah dialokasikan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah sekaligus memenuhi sejumlah kewajiban yang harus diprioritaskan.

Penjelasan pemerintah disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Alor, Melky Belly, S.Sos., M.Si., dalam Sidang Paripurna DPRD Alor, Kamis (17/9/2026), di Aula Rapat Utama Gedung DPRD Alor.

Dalam jawaban pemerintah terhadap laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Alor, Pemkab menyebut salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah Alokasi Dana Desa (ADD) sekurang-kurangnya 10 persen bagi daerah yang memiliki desa.

Karena itu, sejumlah kegiatan yang telah masuk dalam rancangan Perubahan APBD 2026 akan kembali ditinjau dan dirasionalisasi.

Langkah tersebut dilakukan agar struktur anggaran daerah tetap dapat memenuhi kewajiban yang bersifat prioritas sekaligus mendukung pelayanan publik dan pembangunan.

Tambahan Transfer Rp156 Miliar

Pemkab Alor juga menjelaskan adanya tambahan pendapatan dari dana transfer sekitar Rp156,063 miliar.

Tambahan tersebut terdiri atas kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp2,342 miliar serta tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp153,721 miliar.

Pemerintah menyatakan tambahan pendapatan tersebut akan diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan, termasuk pembayaran jasa PPPK paruh waktu, kebutuhan pembangunan prioritas serta pemenuhan kewajiban daerah lainnya.

Penyesuaian anggaran juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan program. Dengan waktu efektif yang tersisa sekitar dua bulan pada 2026, pemerintah akan memilih kegiatan yang realistis untuk dilaksanakan secara efektif, tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sebelumnya, dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga melakukan penyesuaian anggaran menyusul arahan pemerintah pusat terkait alokasi tambahan DAU untuk ADD.

Jalan, Jembatan dan Irigasi Tetap Jadi Prioritas

Di sektor infrastruktur, Pemkab Alor menegaskan penanganan jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat badai Seroja 2021 tetap menjadi kebutuhan prioritas.

Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan lain agar ruang fiskal dapat diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.

Anggaran Perlengkapan Sekolah akan Disesuaikan

Pemkab Alor juga memberikan penjelasan mengenai program pengadaan perlengkapan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan seragam sekolah.

Program tersebut merupakan satu paket yang mencakup seragam, tas, buku dan perlengkapan sekolah lainnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya anak petani dan nelayan pada jenjang SD dan SMP di 18 kecamatan.

Meski demikian, alokasi anggaran program tersebut juga akan disesuaikan dalam Perubahan APBD 2026.

Pemerintah menyatakan sasaran program tetap dipertahankan, sementara ruang fiskal yang tersedia akan diarahkan untuk memenuhi kewajiban daerah dan program lain yang dinilai lebih prioritas serta mendesak.

Dukungan Pertanian hingga Industri Tetap Berjalan

Di sektor ekonomi masyarakat, Pemkab Alor menyatakan tetap memberikan dukungan terhadap pertanian, perkebunan, peternakan dan industri.

Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan alat dan mesin pertanian, peralatan pengolahan pascapanen, bibit ternak serta pengembangan sejumlah sektor usaha.

Program yang juga mendapat perhatian mencakup pengembangan sentra garam, usaha tenun dan pertukangan.

Pemerintah mengakui dukungan terhadap sektor-sektor tersebut masih belum maksimal. Penguatan program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Beasiswa Kedokteran Masuk Perubahan APBD

Di bidang kesehatan, Pemkab Alor juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter umum dan dokter spesialis.

Dalam Perubahan APBD 2026 telah dialokasikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Namun, pemerintah mengakui dukungan tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Alor.

Kebutuhan pendidikan dokter spesialis, termasuk spesialis paru, bedah, patologi klinik, patologi anatomi, kandungan dan anak, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Rekomendasi DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan Anggaran

Pada bagian akhir jawabannya, Pemkab Alor menyampaikan apresiasi terhadap berbagai rekomendasi Banggar DPRD yang merangkum kebutuhan prioritas hasil pembahasan komisi.

Berbagai rekomendasi, usulan dan saran dari komisi-komisi DPRD, pandangan umum fraksi maupun Banggar akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penganggaran.

Pemerintah menyatakan usulan yang bersifat mendesak akan diupayakan untuk dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kewajiban yang telah menjadi prioritas.

Sementara itu, usulan yang belum dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026 akan dicatat untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Dengan keterbatasan waktu pelaksanaan dan kebutuhan memenuhi berbagai kewajiban daerah, rasionalisasi menjadi bagian penting dalam penyusunan Perubahan APBD Alor 2026.

Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan ruang fiskal yang tersedia dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, kewajiban transfer ke desa, pembayaran PPPK paruh waktu serta berbagai program pembangunan yang dianggap mendesak. (rnc)