Kupang, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan akan mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah agar peningkatan alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat benar-benar dirasakan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring, Kamis (17/9/2026) malam.

Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri PKP Muruar Sirait untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat implementasi program perumahan di berbagai daerah, termasuk di NTT.

Alokasi BSPS NTT Melonjak

Dalam rapat tersebut, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (Balai P3KP Nusa Tenggara II), Soemin Kase, melaporkan adanya peningkatan signifikan alokasi Program BSPS untuk NTT pada 2026.

Pada 2025, NTT memperoleh alokasi BSPS sebanyak 436 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15.376 unit rumah pada 2026 yang mendapat dukungan peningkatan kualitas menjadi rumah layak huni.

Kenaikan alokasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kebutuhan terhadap rumah layak huni di NTT masih cukup besar.

Menteri PKP Muruar Sirait meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia berharap seluruh kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan manfaatnya segera diterima masyarakat.

“Mohon atensinya, Pak Gubernur, agar ini dikawal betul. Kami ingin sekali membantu rakyat NTT dan kami sangat semangat untuk itu,” ujar Muruar Sirait.

Gubernur Melki Pastikan Program Dikawal

Menanggapi dukungan Pemerintah Pusat tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas perhatian terhadap kebutuhan perumahan masyarakat NTT.

“Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk perhatian yang tidak henti-hentinya bagi kami di NTT,” kata Melki.

Menurut Melki, peningkatan alokasi BSPS sangat penting bagi NTT, terutama karena sejumlah wilayah di Pulau Flores masih menghadapi dampak bencana gempa bumi.

Kerusakan rumah akibat bencana tersebut menambah kebutuhan masyarakat terhadap dukungan perumahan yang layak, aman, dan memenuhi standar hunian.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan jajaran Kementerian PKP untuk memastikan program BSPS dilaksanakan sesuai sasaran.

Koordinasi tersebut mencakup pemanfaatan kuota bantuan serta memastikan masyarakat yang membutuhkan dukungan peningkatan kualitas rumah dapat memperoleh manfaat program.

Huntap Penyintas Lewotobi Laki-laki jadi Perhatian

Selain BSPS, rapat koordinasi juga membahas percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur.

Para penyintas erupsi hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara), sehingga percepatan pembangunan Huntap menjadi salah satu perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT.

Menteri PKP Muruar Sirait menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembangunan 244 unit Huntap bagi penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki.

Ia meminta persoalan lokasi pembangunan segera dituntaskan sehingga anggaran yang telah tersedia dapat segera direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik.

“Kasihan, sampai saat ini masyarakat di Flores Timur yang terdampak erupsi Lewotobi Laki-laki masih di Huntara. Secepatnya harus dibangun, anggarannya sudah ada,” ujar Muruar.

Pemprov NTT Segera Tuntaskan Aspek Teknis Huntap

Gubernur Melki memastikan Pemerintah Provinsi NTT akan segera menyelesaikan aspek teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terutama terkait kesiapan lokasi dan kebutuhan pendukung pembangunan Huntap.

“Terkait urusan Hunian Tetap para penyintas erupsi Lewotobi di Flores Timur, kami akan segera merapikan aspek teknis di daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,” tegas Melki.

Menurut Melki, dukungan Pemerintah Pusat melalui pembangunan Huntap dan peningkatan alokasi BSPS menjadi bagian penting dalam memperkuat proses pemulihan masyarakat NTT.

Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, akan memastikan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan terus berjalan agar program perumahan tidak berhenti pada tahap alokasi anggaran.

Dengan koordinasi tersebut, program diharapkan dapat segera diwujudkan di lapangan sehingga masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, termasuk para penyintas bencana, dapat merasakan manfaatnya. (*/rnc)