Maumere, RakyatNTT.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi sistem manajemen dan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menangani dampak gempa bumi tektonik di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Tito saat bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Safrizal ZA mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tito melihat langsung sistem informasi yang digunakan posko untuk memantau kondisi masyarakat terdampak serta perkembangan penanganan bencana.

Menurut Tito, data yang tersedia di Posko Tanggap Darurat Sikka sudah cukup lengkap dan menggambarkan kondisi lapangan secara terperinci.

Mendagri Puji Sistem Pendataan Posko Sikka

Data yang dihimpun pemerintah daerah mencakup berbagai informasi penting, mulai dari sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi masyarakat terdampak, hingga bantuan yang masuk dan telah disalurkan.

Selain itu, kebutuhan masyarakat di setiap desa dan kecamatan juga dicatat, termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

“Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini,” ujar Tito.

Menurutnya, sistem pendataan yang terpusat akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan masyarakat sekaligus mengatur distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.

Tito meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pendataan awal, tetapi terus memperbarui informasi mengenai perkembangan kerusakan dan kebutuhan masyarakat.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penting dalam mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Sambil kita melakukan pendataan-pendataan terus. Untuk persiapan rekonstruksi, rehabnya nanti. Pemerintah pusat pasti enggak tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” ujarnya.

Warga Tak Boleh Dipaksa Kembali ke Rumah

Selain soal pendataan, Tito memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan masyarakat yang masih mengalami trauma dan kekhawatiran akibat gempa.

Ia meminta pemerintah daerah tidak memaksakan warga untuk kembali tidur atau beraktivitas di dalam rumah apabila mereka masih merasa tidak aman.

Menurut Tito, warga yang memilih bertahan di luar rumah, tenda, maupun tempat aman lainnya harus tetap mendapatkan kebutuhan dasar.

“Jangan paksa masyarakat untuk tidur di dalam. Kalau mereka mau di luar, di tenda, di tempat yang aman, silakan. Jangan dipaksa. Sambil kasih makan, kelengkapan mereka minum dan lain-lain yang mendasar,” tegasnya.

Arahan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gempa susulan di wilayah Flores.

Pemerintah daerah diminta memastikan keselamatan warga menjadi prioritas selama kondisi belum sepenuhnya dinyatakan aman.

Data Kerusakan Harus Sampai Tingkat Desa

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA mengatakan sistem pendataan di Sikka perlu terus diperkuat.

Menurut Safrizal, pengalaman penanganan berbagai bencana menunjukkan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan memiliki kaitan erat dengan kecepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Pendataan, kata dia, tidak cukup hanya mencatat jumlah warga yang terdampak. Pemerintah juga harus mendata tingkat kerusakan rumah dan bangunan secara rinci.

Kategori kerusakan harus dibedakan antara rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Selain itu, setiap kerusakan perlu dilengkapi titik atau lokasi yang jelas untuk memudahkan proses verifikasi.

“Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa,” kata Safrizal.

Kepala Desa jadi Ujung Tombak Pendataan

Safrizal menekankan pentingnya keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam proses pendataan.

Posisi pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat membuat aparatur desa memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan warga secara cepat sekaligus memverifikasi kondisi kerusakan di lapangan.

Data dari tingkat desa kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah pusat untuk menentukan langkah penanganan.

Dengan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat memiliki gambaran yang sama mengenai jumlah masyarakat terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak di setiap wilayah.

Tanggap Darurat jadi Momentum Persiapan Rekonstruksi

Safrizal menilai masa tanggap darurat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus menjadi momentum membangun basis data yang kuat untuk penanganan tahap berikutnya.

Pendataan yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan mulai dari bantuan darurat, perbaikan rumah, pemulihan fasilitas umum, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemetaan kerusakan, penyaluran bantuan, hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka.

Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung di Flores, pemerintah juga terus mendorong masyarakat mengikuti informasi resmi dan mengutamakan keselamatan.

Dengan pendataan yang cepat, akurat, dan terintegrasi hingga tingkat desa, penanganan bencana diharapkan tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat tanggap darurat, tetapi juga menjadi fondasi bagi proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. (*/rnc)