Seba, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua mulai mengambil langkah lebih serius untuk mengatasi persoalan ketimpangan antara kuota dan kebutuhan riil bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah kepulauan tersebut.

Melalui Tim Pengendali dan Pengawas BBM Bersubsidi, Pemkab Sabu Raijua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Video Conference (Vicon) Kantor Bupati Sabu Raijua, Selasa (11/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Sabu Raijua Ir. Thobias Uly, M.Si. dan melibatkan berbagai unsur lintas sektor.

Hadir dalam rakor tersebut unsur Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Polres Sabu Raijua, Koramil dan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua.

Pemkab Sabu Raijua Cari Akar Masalah Kelangkaan BBM

Rakor digelar sebagai respons atas persoalan yang berulang di Sabu Raijua, yakni ketidakseimbangan antara kuota BBM bersubsidi dengan kebutuhan masyarakat.

BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite menjadi perhatian karena kebutuhan masyarakat dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan kuota yang tersedia.

Sebagai wilayah kepulauan, kebutuhan BBM juga berkaitan erat dengan aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Wakil Bupati Thobias Uly menegaskan, rakor tersebut tidak boleh hanya menjadi pertemuan rutin tanpa menghasilkan langkah konkret.

Menurutnya, seluruh unsur yang tergabung dalam tim pengendali dan pengawas BBM bersubsidi harus mampu merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyelesaian persoalan.

“Kita semua yang tergabung dalam tim ini harus menghasilkan sebuah rekomendasi kesepakatan yang ditandatangani bersama. Mari kita rumuskan secara tuntas, baik untuk kebutuhan eksternal seperti Pertamina dan BPH Migas, maupun untuk internal kita di jajaran dinas teknis,” ujar Thobias.

Masalah BBM Bersubsidi Dinilai Terus Berulang

Thobias juga meminta tim menggali penyebab utama terjadinya ketimpangan antara kuota dan kebutuhan BBM bersubsidi.

Ia menilai persoalan tersebut sudah berulang sehingga diperlukan solusi yang bersifat jangka panjang, bukan sekadar langkah sementara ketika terjadi kekurangan pasokan.

“Masalah ini sudah berulang kali terjadi. Hari ini kita harus menggali akar masalahnya dan memikirkan solusi jangka panjang, bukan hanya pemadaman darurat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem pengendalian dan pengawasan BBM yang lebih efektif serta mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Tim Rumuskan Rekomendasi Bersama

Setelah melalui pembahasan lintas sektor, rakor menghasilkan sejumlah masukan strategis yang kemudian dituangkan dalam Rekomendasi Bersama.

Dokumen tersebut ditandatangani oleh seluruh unsur Tim Pengendali dan Pengawas BBM Bersubsidi yang hadir dalam rapat.

Rekomendasi bersama itu akan menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam menentukan langkah kebijakan terkait ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi.

Selain untuk kebutuhan internal pemerintah daerah, dokumen tersebut juga akan digunakan sebagai bahan advokasi kepada pihak terkait di tingkat pusat.

Pemkab Sabu Raijua berharap rekomendasi tersebut dapat memperkuat usulan daerah kepada pihak terkait, termasuk Pertamina dan BPH Migas, sehingga kuota BBM bersubsidi dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemkab Dorong BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Pemerintah daerah menargetkan pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketersediaan, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran.

Dengan melibatkan berbagai sektor dan unsur Forkopimda, Pemkab Sabu Raijua berharap persoalan BBM dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.

Langkah tersebut menjadi penting bagi masyarakat Sabu Raijua karena ketersediaan BBM memiliki kaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, transportasi dan kegiatan masyarakat di wilayah kepulauan.

Rekomendasi bersama yang telah disepakati menjadi langkah awal Pemkab Sabu Raijua untuk mendorong solusi yang lebih permanen terhadap persoalan kuota dan distribusi BBM bersubsidi. (*/rnc)