Pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.

Dody meminta pemerintah daerah segera menentukan infrastruktur yang paling prioritas agar proses penanganan tidak berlarut-larut.

“Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak hanya memikirkan penanganan sementara, tetapi sekaligus menyiapkan desain rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Khusus wilayah pesisir, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh karena kerusakan tidak hanya berkaitan dengan jalan, tetapi juga berpotensi membutuhkan perlindungan pantai.

Huntara Mulai Disiapkan

Selain infrastruktur, pemerintah mulai menyiapkan solusi bagi warga yang rumahnya rusak berat dan belum memungkinkan untuk ditempati.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.

Dody menegaskan seluruh langkah penanganan harus diarahkan agar masyarakat dapat secepatnya kembali menjalani kehidupan normal.

Menurutnya, percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.