Kupang, RakyatNTT.ID – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Republik Indonesia (DPD PRI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Kamis (6/8/2026) pagi.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPD PRI NTT memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui Kesbangpol.

Rombongan DPD PRI NTT dipimpin langsung Ketua DPD PRI NTT, Vicoas Amalo, didampingi Sekretaris DPD PRI NTT, Bunggati Umbu Weni.

Keduanya diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M., CHRMO., di Kantor Kesbangpol Provinsi NTT.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan komunikatif. Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan DPD PRI NTT memasuki ruang pertemuan sekitar pukul 08.08 Wita dan mengakhiri agenda sekitar pukul 09.40 Wita.

DPD PRI NTT Bangun Komunikasi Kelembagaan

Usai pertemuan, Ketua DPD PRI NTT Vicoas Amalo menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan dengan pemerintah daerah.

Menurut Vicoas, koordinasi dengan Kesbangpol penting dilakukan agar aktivitas organisasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami datang untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kesbangpol Provinsi NTT sebagai bagian dari upaya membangun sinergi kelembagaan,” ujar Vicoas.

Ia mengatakan DPD PRI NTT ingin memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan secara tertib, sesuai aturan, sekaligus membangun hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mendukung kehidupan berorganisasi yang tertib, demokratis, dan konstruktif,” lanjutnya.

Kesbangpol Dinilai Punya Peran Strategis

Vicoas menilai Badan Kesbangpol memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.

Karena itu, koordinasi secara berkala dinilai penting untuk memastikan keberadaan organisasi dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, organisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai salah satu mitra dalam menjalankan aktivitas kelembagaan.

Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik serta memperkuat kontribusi organisasi bagi masyarakat.

“Koordinasi dengan Kesbangpol merupakan langkah penting untuk memperkuat komunikasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah,” kata Vicoas.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara organisasi dan pemerintah akan membantu memastikan berbagai program yang dirancang organisasi dapat berjalan secara terarah dan tidak keluar dari ketentuan yang berlaku.

Dorong Program Organisasi Selaras dengan Kebijakan Daerah

Selain membangun hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan program organisasi dengan dinamika serta kebijakan pembangunan daerah.

Vicoas mengatakan DPD PRI NTT ingin agar keberadaan organisasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, organisasi yang memiliki komunikasi baik dengan pemerintah akan lebih mudah memahami berbagai kebijakan dan kebutuhan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga dapat memperoleh masukan dari organisasi mengenai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, koordinasi antara organisasi dan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menjadi ruang membangun kerja sama yang konstruktif.

“Berbagai program organisasi dapat berjalan selaras dengan kebijakan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Jadi Momentum Perkuat Kemitraan

Pertemuan DPD PRI NTT dengan Kesbangpol Provinsi NTT juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan kedua pihak.

Bagi DPD PRI NTT, komunikasi tersebut menjadi bagian dari langkah awal untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah daerah.

Sementara dari sisi organisasi, konsultasi dan koordinasi seperti ini menjadi penting untuk memastikan setiap aktivitas dilakukan dengan mengedepankan prinsip tertib organisasi, kepatuhan terhadap aturan, serta kontribusi positif bagi masyarakat.

Vicoas berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan melalui koordinasi dan kerja sama pada agenda-agenda berikutnya.

Ia menegaskan bahwa DPD PRI NTT terbuka untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam rangka menjalankan aktivitas organisasi secara konstruktif.

Pertemuan tersebut pada akhirnya menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi dan pemerintah daerah dalam menciptakan kehidupan organisasi yang tertib, demokratis, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan masyarakat NTT. (rnc)