Seba, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua menggelar apel kekuatan di halaman Kantor Bupati yang dipimpin Wakil Bupati Sabu Raijua, Ir. Thobias Uly, M.Si., Senin (3/8/2026) dihadiri langsung oleh Bupati Krisman B. Riwu Kore, SE., MM, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apel tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegaskan berbagai agenda prioritas yang harus segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wabup Minta OPD Maksimalkan PAD dan Percepat Pelaporan

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Thobias Uly menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih cepat dan proaktif dalam menjalankan program prioritas pemerintah.

Ia meminta optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai langkah konkret meningkatkan PAD Kabupaten Sabu Raijua.

Selain itu, perangkat daerah juga diminta segera menyelesaikan tunggakan mess pemerintah daerah, menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III melalui aplikasi E-SPM, meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem dan potensi kebakaran, mempercepat pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2026, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025.

“Seluruh perangkat daerah harus bekerja lebih proaktif. Jangan menunda pekerjaan yang berdampak pada pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan,” tegas Thobias.

Bupati Soroti Menurunnya Disiplin ASN

Pada kesempatan yang sama, Bupati Krisman B. Riwu Kore menyoroti menurunnya disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sabu Raijua.

Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan dan etos kerja merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sabu Raijua yang dinilai sigap menangani berbagai kejadian kebakaran tanpa harus menunggu instruksi pimpinan.

“Saya mengapresiasi BPBD yang bergerak cepat. Kepala OPD harus berani mengambil tindakan sesuai tugas dan kewenangannya tanpa harus selalu menunggu perintah Bupati atau Wakil Bupati, terutama dalam situasi darurat,” ujarnya.

Kunjungan Bappenas Diharapkan Percepat Pembangunan

Dalam arahannya, Krisman menjelaskan bahwa kunjungan Tim Bappenas RI ke Kabupaten Sabu Raijua pada 23 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukannya di Bappenas pada 14 Juli 2026.

Tim Bappenas meninjau sejumlah sektor strategis yang diproyeksikan menjadi prioritas pembangunan, di antaranya:

  • Bandara
  • Dermaga
  • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
  • Rencana pembangunan Sekolah Rakyat
  • Pengembangan tambak garam
  • Potensi budidaya rumput laut di Pulau Raijua

Menurut Bupati, kunjungan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk dukungan pemerintah pusat melalui program maupun alokasi anggaran guna mempercepat pembangunan daerah yang masih memiliki keterbatasan fiskal.

Meski demikian, ia menegaskan Pemkab Sabu Raijua tetap berkomitmen membiayai program prioritas melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bupati Jelaskan Kewenangan Pemda Terkait Kelangkaan BBM

Menanggapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan dikeluhkan masyarakat, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur tata niaga maupun distribusi BBM.

Menurutnya, kewenangan tersebut berada pada Pertamina, SPBU, dan pelaku usaha terkait, sedangkan pemerintah daerah hanya berperan melakukan koordinasi dan pengawasan.

“Saya minta ASN menjadi penyampai informasi yang benar kepada masyarakat, bukan justru memperkeruh keadaan. Distribusi BBM merupakan kewenangan Pertamina, SPBU, dan pelaku usaha. Pemerintah daerah hanya dapat melakukan koordinasi dan pengawasan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi keterlambatan pasokan atau kelangkaan BBM, langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah membangun komunikasi dengan pihak terkait agar distribusi ke Sabu Raijua segera dipenuhi.

Pemkab Dorong Operasional SPBU Mehara dan Siapkan Solusi Jangka Panjang

Krisman mengungkapkan bahwa Pemkab Sabu Raijua telah berupaya menghadirkan depo BBM sebagai solusi permanen. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena membutuhkan investasi yang sangat besar dan belum dinilai layak secara bisnis.

Sebagai alternatif, pemerintah daerah terus mendorong percepatan operasional SPBU Mehara yang hingga kini masih terkendala proses perizinan.

Bahkan, Pemkab telah menyurati kementerian terkait agar proses perizinan mendapat perhatian khusus sehingga SPBU tersebut dapat segera beroperasi.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah juga mengkaji pembangunan SPBU di setiap kecamatan agar kapasitas penyimpanan BBM meningkat dan risiko kelangkaan dapat ditekan.

Selain itu, Pemkab tengah mempersiapkan kemungkinan memiliki SPBU sendiri melalui koperasi maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kalau SPBU itu milik pemerintah daerah, kita bisa mengatur pemesanan hingga kapasitas penuh sebagai langkah antisipasi. Namun untuk mewujudkannya diperlukan badan hukum melalui koperasi atau BUMD,” jelasnya.

Pelayanan Kesehatan Tidak Boleh Terhenti

Bupati juga menyoroti penghentian sementara pelayanan di Puskesmas Daieko akibat persoalan BBM.

Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena kendala operasional.

Ia meminta setiap persoalan segera dikomunikasikan dan dikoordinasikan lintas perangkat daerah agar solusi dapat segera ditemukan sehingga pelayanan publik tetap berjalan.

Mengakhiri arahannya, Krisman mengajak seluruh ASN memperkuat komitmen, meningkatkan disiplin, serta bekerja secara profesional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia berharap seluruh aparatur terus menjaga semangat pengabdian sehingga setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Sabu Raijua dan kesejahteraan masyarakat. (*/rnc)