Labuan Bajo, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta dukungan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT.

Permintaan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Banggar DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (3/7/2026).

Forum tersebut digelar untuk menghimpun masukan daerah terkait kebijakan penerimaan negara dan alokasi dana transfer dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertemuan dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, Dr. Wihadi Wijanto, serta dihadiri 18 anggota Banggar DPR RI, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, para bupati dan wakil bupati se-NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, serta jajaran Kementerian Keuangan.

Hanya Dua Daerah di NTT yang Relatif Mandiri secara Fiskal

Dalam paparannya, Gubernur Melki menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui penguatan sektor-sektor produktif.

Namun, dari 22 kabupaten/kota di NTT, hanya Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif baik. Sementara itu, sebagian besar daerah lainnya masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia meminta dukungan Banggar DPR RI untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan hilirisasi agar komoditas unggulan NTT memiliki nilai tambah yang lebih besar.

“Kami memiliki bahan baku, tetapi membutuhkan dukungan agar proses produksinya dilakukan di NTT. Dengan demikian, nilai tambahnya dapat dinikmati masyarakat dan daerah menjadi lebih mandiri,” ujar Melki.

Hilirisasi Dinilai Kunci Meningkatkan Ekonomi Daerah

Menurut Gubernur, hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan perekonomian NTT.

Ia mencontohkan komoditas pinang yang selama ini masih banyak didatangkan dari luar daerah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya peluang ekonomi apabila komoditas lokal dapat diproduksi, diolah, dan dipasarkan langsung dari NTT.

Selain itu, Melki juga meminta dukungan fiskal untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Ia menegaskan bahwa meski tren pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan angka kemiskinan mulai menurun, persoalan stunting masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Soroti Beban Pengelolaan Labuan Bajo

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti pengelolaan kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini menanggung berbagai konsekuensi, seperti penanganan sampah dan persoalan lingkungan, tetapi belum memperoleh ruang fiskal maupun kewenangan yang sebanding untuk menikmati manfaat ekonomi dari kawasan tersebut.

Selain itu, Melki juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berpelat luar daerah melalui kemudahan proses alih nomor kendaraan menjadi pelat NTT.

Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan sekaligus berdampak positif terhadap penerimaan daerah.

Kemenkeu: Kemandirian Fiskal NTT Masih Rendah

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, tingkat kemandirian fiskal NTT baru mencapai sekitar 7,07 persen, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.

BI Catat Ekonomi NTT Tumbuh 5,32 Persen

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa perekonomian NTT pada 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan (year on year).

Menurutnya, sejumlah tantangan yang masih perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan produktivitas pelaku usaha, penyediaan cold storage, penguatan literasi keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.

Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT melalui penguatan hilirisasi, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, serta Program One School One Product.

Kepala Daerah Sampaikan Berbagai Aspirasi

Dalam sesi diskusi, para kepala daerah menyampaikan berbagai usulan kepada Banggar DPR RI.

Bupati Manggarai Barat meminta penataan regulasi kapal pinisi yang beroperasi layaknya hotel agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat industri garam nasional di daerahnya agar mampu bersaing dengan produk impor.

DPR RI Siap Kawal Aspirasi NTT

Anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT, Anita Gah, menegaskan bahwa NTT membutuhkan perlakuan khusus dalam kebijakan fiskal nasional mengingat karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan.

“NTT harus mendapat perhatian secara khusus. Kondisi NTT tidak sama dengan daerah lain, terutama daerah di Pulau Jawa. Karena itu, kebijakan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan kekhususan tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan anggota Banggar DPR RI dari Dapil NTT, Julie Sutrisno Laiskodat, yang menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah dalam pembahasan APBN di DPR RI.

“Kami siap mengawal setiap masukan dari para bupati agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di DPR RI,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan NTT yang lebih mandiri melalui penguatan fiskal, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi unggulan di setiap daerah. (*/rnc)