Dalam amanatnya, Wakil Bupati Gonzalo menegaskan bahwa sektor pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung keberlanjutan pembangunan.

“Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan administrasi untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Keteladanan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, termasuk dalam pengelolaan kendaraan dinas yang berada pada masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan apel kendaraan dinas bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret dalam penertiban administrasi dan pemeriksaan aset bergerak milik pemerintah daerah guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Dalam forum koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gonzalo mengaku telah mengusulkan pemasangan logo KPK pada aset-aset pemerintah sebagai bentuk penguatan pengawasan dan sinergi antarlembaga.

“Saya tegaskan bahwa yang ada pada kita sekarang hanyalah PAD. Karena itu, seluruh potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan. Besok kita juga akan mempresentasikan inovasi daerah, termasuk tata kelola sampah berbasis digital di hadapan Direktur Bank Indonesia di Bajawa,” ujarnya.