Jakarta, RakyatNTT.ID – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan langkah diplomasi strategis dengan mendatangi Graha BNPB Jakarta guna memperjuangkan penanganan serius terhadap kondisi multi-bencana yang tengah melanda wilayah kepulauan NTT.

Rombongan dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt, dan diterima Direktur BNPB, Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P., pada Selasa (12/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V menegaskan bahwa NTT saat ini tidak lagi menghadapi bencana biasa, melainkan ancaman kemanusiaan akibat kekeringan ekstrem, krisis pangan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin berat.

“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” tegas Winston Rondo.

Kekeringan di NTT Dinilai Sudah Mengkhawatirkan

Komisi V DPRD NTT menyoroti dampak serius kekeringan yang kini dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan kematian ternak, gagal panen, hingga meningkatnya beban ekonomi rumah tangga miskin yang kesulitan memperoleh air bersih.

Warga di sejumlah daerah bahkan harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer demi mendapatkan kebutuhan air sehari-hari.

Sebagai langkah penanganan darurat, Komisi V meminta Pemerintah Pusat melalui BNPB segera memberikan dukungan infrastruktur dasar seperti mobil tangki air, pembangunan sumur bor, tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan.

Menurut mereka, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam posisi reaktif saat bencana terjadi.

BNPB Minta Pemda NTT segera Tetapkan Status Darurat

Merespons aspirasi Komisi V, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah di NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh agar bantuan pusat dapat segera dikucurkan.

“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.

Ia menegaskan bahwa penetapan status darurat menjadi syarat utama untuk mempercepat dukungan anggaran dan distribusi logistik ke wilayah terdampak di NTT.

Selain persoalan kekeringan, BNPB juga menyinggung lambatnya penyelesaian lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Jika hambatan tersebut terus berlanjut, BNPB mempertimbangkan skema relokasi mandiri untuk mempercepat pemulihan warga.

DPRD NTT: Negara Tidak Boleh Abaikan Wilayah Kepulauan

Menutup pertemuan, Winston Rondo menegaskan bahwa negara tidak boleh memandang sebelah mata kondisi masyarakat di wilayah kepulauan seperti NTT dalam penanganan bencana.

“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Agustinus Nahak, S.Si, anggota Komisi V Agustinus Bria Seran, Sekretaris BPBD NTT Yohanis Taka Dosi, S.SIT., MSc, serta analis keuangan pusat dan daerah BPBD NTT, Ketut Sadnyana Yasa, SE. (*/rnc)