Kupang, RakyatNTT.ID Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menyambut positif keputusan pemerintah pusat yang menambah anggaran infrastruktur Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp99,65 miliar pada tahun 2026.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai sinyal harapan bagi masyarakat NTT yang selama ini masih menghadapi keterbatasan konektivitas akibat kondisi geografis kepulauan serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ketua Cabang GMKI Kupang, Andraviani F. U. Laiya, menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan peluang nyata untuk menghadirkan keadilan pembangunan, khususnya bagi wilayah tertinggal seperti Amfoang di Kabupaten Kupang.

Menurut GMKI Kupang, alokasi anggaran yang difokuskan pada pembangunan jalan dan jembatan harus benar-benar berpihak kepada masyarakat paling rentan dan terisolasi. Selama ini, warga Amfoang masih menghadapi kondisi jalan rusak berat, akses transportasi berisiko, serta keterbatasan mobilitas ekonomi dan pelayanan dasar.

“Tambahan anggaran ini adalah kabar baik bagi NTT. Namun kabar baik hanya akan menjadi nyata apabila pemerintah daerah berani menentukan keberpihakan. Amfoang tidak boleh lagi menjadi wilayah yang menunggu terlalu lama untuk merasakan kehadiran negara,” tegas Andraviani.

GMKI menilai bahwa persoalan konektivitas tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Jalan yang rusak, lanjutnya, bukan hanya memperlambat mobilitas, tetapi juga memperpanjang beban sosial dan ekonomi warga di wilayah terpencil.

Oleh karena itu, GMKI Kupang mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk merespons tambahan anggaran dari pemerintah pusat secara strategis, dengan menjadikan pembangunan jalan di Amfoang sebagai prioritas utama pada tahun 2026.

Organisasi mahasiswa ini juga menekankan bahwa pembangunan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, dengan mendahulukan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.

Selain itu, percepatan konektivitas di kawasan seperti Amfoang diyakini akan memberikan dampak luas, mulai dari penurunan biaya logistik, stabilisasi harga bahan pokok, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan terbukanya peluang investasi.

GMKI Kupang juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi anggaran, agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Negara hadir bukan melalui janji, tetapi melalui jalan yang bisa dilalui rakyatnya dengan aman,” tutup Andraviani. (*/rnc)