Kupang, RakyatNTT.ID – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Universitas Nusa Cendana (Undana) guna menyerap aspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (22/4/2026) lalu.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rektorat Undana tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, peningkatan kesejahteraan dosen, hingga percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur kampus yang mangkrak.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa perguruan tinggi di wilayah kepulauan seperti NTT menghadapi tantangan tersendiri, terutama dari aspek geografis dan keterbatasan konektivitas digital.

Menurutnya, diperlukan kebijakan afirmatif agar perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia dapat berkembang dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menekankan pentingnya keberlanjutan Program KIP Kuliah bagi mahasiswa di NTT. Ia menyebut program tersebut bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi menjadi solusi nyata untuk mencegah mahasiswa putus kuliah akibat keterbatasan ekonomi.

“KIP Kuliah adalah instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan di NTT. Kami berharap adanya peningkatan kuota dan ketepatan sasaran, karena setiap semester banyak mahasiswa yang mengajukan penundaan UKT,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek), Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A., menjelaskan bahwa secara nasional pemerintah telah menyalurkan sekitar 1,1 juta beasiswa KIP Kuliah dengan prioritas bagi masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4.

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI juga berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan kuota KIP Kuliah khusus bagi wilayah NTT pada tahun anggaran 2026.

Selain itu, isu kesejahteraan dosen turut menjadi perhatian. Rektor Undana mengusulkan peninjauan kembali tunjangan fungsional dosen yang dinilai belum memadai, serta mendorong dukungan APBN terhadap skema remunerasi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Saintek menyatakan pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan pemanfaatan dana riset untuk mendukung honorarium dosen serta dukungan APBN terhadap sistem remunerasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan persetujuan DPR RI.

Di sisi lain, persoalan infrastruktur kampus juga menjadi sorotan serius. Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan NTT, Anita Jakoba Gah, S.E., menyoroti sejumlah proyek pembangunan gedung kampus yang terhambat sejak 2024 akibat persoalan hukum dan administratif.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar proyek yang menggunakan anggaran negara segera diselesaikan. Fasilitas pendidikan tidak boleh terbengkalai karena akan merugikan mahasiswa,” tegasnya.

Menutup kunjungan, rombongan Komisi X DPR RI bersama Rektor Undana dan Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng., meninjau langsung pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT di Gedung ICT Center Undana.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi wilayah timur Indonesia. (*/rnc)