SETIAP 21 April, bangsa Indonesia memperingati Raden Ajeng Kartini sebagai ikon kebangkitan perempuan, pendidikan, dan kesadaran sosial. Namun di balik seremoni nasional, pertanyaan mendasar tetap relevan: apakah gagasan Kartini sungguh telah hadir dalam realitas perempuan di daerah-daerah perifer seperti Nusa Tenggara Timur?

Bagi NTT, Hari Kartini tidak cukup dimaknai sebagai nostalgia sejarah. Ia harus dibaca sebagai momentum evaluasi sosial. Sebab di wilayah ini, isu perempuan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu-anak, stunting, kekerasan berbasis gender, migrasi tenaga kerja, dan budaya patriarki yang masih kuat di sejumlah ruang sosial.

Kartini dahulu berbicara tentang “habis gelap terbitlah terang.” Di NTT, kalimat itu masih menjadi proyek pembangunan yang belum selesai.

Emansipasi Tidak Bisa Dipisahkan dari Struktur Sosial

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa ketimpangan sering direproduksi melalui habitus, modal sosial, dan struktur budaya. Artinya, perempuan tidak tertinggal semata karena kurang kemampuan, tetapi karena sistem sosial sering tidak memberi ruang setara.

Perspektif ini sangat relevan untuk membaca NTT. Banyak perempuan NTT bekerja keras di kebun, pasar, rumah tangga, gereja, dan sektor informal, tetapi tidak selalu memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan tinggi, kepemilikan aset, posisi strategis, maupun perlindungan hukum.

Di banyak desa, perempuan adalah pekerja utama tetapi bukan pengambil keputusan utama. Mereka menopang ekonomi keluarga, namun suara mereka kadang belum menentukan arah keluarga maupun komunitas.

Inilah yang disebut Amartya Sen sebagai capability deprivation bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kesempatan untuk memilih hidup yang bernilai. Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan sejati adalah memperluas kebebasan manusia, termasuk kebebasan perempuan untuk belajar, bekerja, memimpin, dan menentukan masa depannya.

Pendidikan Perempuan: Jalan Paling Strategis

Kartini meyakini pendidikan sebagai instrumen pembebasan. Gagasan itu tetap aktual di NTT. Data BPS menunjukkan IPM NTT tahun 2025 meningkat menjadi 69,89, namun masih menunjukkan kebutuhan percepatan terutama pada dimensi pengetahuan dan standar hidup. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berada pada 8,22 tahun.

Angka ini penting dibaca secara kritis. Rata-rata lama sekolah 8,22 tahun berarti banyak warga belum menyelesaikan pendidikan menengah penuh. Dalam konteks perempuan, situasi ini berpotensi memperpanjang lingkaran ketimpangan antargenerasi.

Kajian UNESCO dan Bank Dunia berulang kali menegaskan bahwa pendidikan perempuan berdampak langsung pada:

1. penurunan kematian ibu dan bayi,
2. peningkatan gizi keluarga,
3. penundaan perkawinan usia anak,
4. peningkatan pendapatan rumah tangga,
5. kualitas pendidikan anak generasi berikutnya.

Dengan kata lain, menyekolahkan perempuan bukan hanya urusan individu, tetapi strategi pembangunan daerah.

Di NTT, jika satu anak perempuan lulus kuliah, sering kali satu keluarga ikut terangkat. Jika ribuan perempuan maju, satu provinsi bergerak.

Kartini dan Krisis Stunting di NTT

Mustahil berbicara emansipasi perempuan di NTT tanpa menyentuh isu stunting. Karena beban stunting paling banyak ditanggung perempuan: sebagai ibu, pengasuh, dan penjaga kesehatan keluarga.

Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting NTT tahun 2024 masih sekitar 37 persen termasuk tertinggi secara nasional. Diperkirakan lebih dari 213 ribu balita terdampak.

Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan. Ia adalah masalah kualitas sumber daya manusia masa depan: kemampuan belajar, produktivitas, dan kesehatan jangka panjang.

Ekonom James Heckman menegaskan bahwa investasi terbesar bangsa terjadi pada masa awal kehidupan anak. Maka memperkuat perempuan khususnya ibu muda adalah investasi ekonomi jangka panjang.

Hari Kartini di NTT seharusnya diterjemahkan menjadi:

1. peningkatan gizi ibu hamil,
2. pendidikan kesehatan reproduksi remaja putri,
3. sanitasi desa,
4. pendampingan keluarga muda,
5. penguatan ekonomi rumah tangga perempuan.

Tanpa itu, emansipasi hanya slogan.

Kekerasan terhadap Perempuan: Luka yang Tak Boleh Dinormalisasi

Pemerintah Provinsi NTT mencatat 556 anak dan perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang 2025. Dari jumlah itu, 143 korban adalah perempuan dewasa dan 413 anak.

Angka ini kemungkinan hanya puncak gunung es. Banyak kasus tidak dilaporkan karena malu, takut, tekanan keluarga, atau akses hukum yang terbatas.

Filsuf Martha Nussbaum menekankan bahwa martabat manusia harus menjadi pusat kebijakan publik. Bila perempuan hidup dalam rasa takut, maka pembangunan belum beradab.

Hari Kartini harus menjadi seruan moral bahwa tidak ada budaya yang dapat dipakai untuk membenarkan kekerasan.

Perempuan NTT: Kartini yang Nyata

Di tengah berbagai keterbatasan, NTT memiliki ribuan Kartini nyata:
1. guru perempuan yang mengajar di pulau terpencil,
2. bidan desa yang melayani dengan risiko tinggi,
3. mama-mama pasar yang membiayai sekolah anak,
4. dosen dan peneliti perempuan yang membangun ilmu,
5. aktivis sosial yang mendampingi korban kekerasan,
6. mahasiswi yang berjuang menembus batas ekonomi.

Mereka mungkin tidak viral, tetapi merekalah wajah emansipasi sejati.

Dalam teori kepemimpinan transformasional, pemimpin adalah mereka yang mengubah kehidupan orang lain melalui pengaruh moral, bukan sekadar jabatan. Karena itu, banyak perempuan NTT sesungguhnya telah memimpin jauh sebelum diberi gelar pemimpin.

Agenda Kartini untuk NTT Masa Kini

Jika Kartini hidup di NTT hari ini, kemungkinan ia tidak meminta seremoni. Ia akan meminta kebijakan. Maka agenda strategis yang mendesak adalah:

1. Beasiswa afirmatif bagi anak perempuan miskin dan wilayah 3T.
2. Pencegahan perkawinan anak melalui sekolah dan gereja.
3. Pelatihan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal.
4. Kuota kepemimpinan perempuan di sekolah, desa, dan birokrasi.
5. Sistem perlindungan korban kekerasan yang cepat dan aman.
6. Literasi digital perempuan muda agar tidak tertinggal ekonomi baru.
7. Integrasi isu perempuan dalam kebijakan penurunan stunting.

Penutup: Kartini Belum Selesai di Timur Indonesia

Hari Kartini di NTT adalah pengingat bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari jalan, gedung, atau statistik pertumbuhan. Kemajuan sejati diukur dari sejauh mana perempuan hidup bermartabat, aman, sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan.

Selama masih ada anak perempuan putus sekolah karena miskin, ibu muda kekurangan gizi, korban kekerasan bungkam karena takut, dan perempuan pekerja keras tanpa akses kepemimpinan maka perjuangan Kartini belum selesai.

Terang Kartini tidak boleh berhenti di Jawa atau di kota besar. Ia harus sampai ke desa-desa batu, pulau-pulau kecil, lereng-lereng kering, dan rumah-rumah sederhana di NTT.

Karena ketika perempuan NTT bangkit, sesungguhnya masa depan NTT sedang dibangunkan. (*)