Kupang, RakyatNTT.ID – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Flobamor yang digelar pada Selasa (17/3/2026) pukul 18.00 WITA menghasilkan sejumlah keputusan strategis dalam rangka penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi kelembagaan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pemegang Saham Pengendali yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena. Turut hadir para pemegang saham, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Anis Dosi, Komisaris Utama Samuel Halundaka, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Selfi Nange, perwakilan Plh Sekda Viktor Manek, serta notaris.

Dalam forum tersebut, disepakati sejumlah keputusan penting yang menjadi arah baru bagi PT Flobamor.

Keputusan pertama adalah perubahan pada jajaran komisaris. RUPS menyetujui pemberhentian Samuel Halundaka dari jabatan Komisaris Utama seiring penugasan baru. Sebagai penggantinya, Benhard Menoh ditetapkan sebagai komisaris.

Kedua, RUPS menyetujui perubahan status badan hukum PT Flobamor menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Langkah ini telah mendapat persetujuan DPRD dan Pemerintah Pusat, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, RUPS menegaskan kembali posisi Anis Dosi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama. Penegasan ini dilakukan guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan operasional perusahaan tetap berjalan optimal.

Keempat, RUPS merekomendasikan pelaksanaan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan PT Flobamor. Audit tersebut akan melibatkan Inspektorat Provinsi NTT dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

RUPS-LB ini menjadi momentum penting bagi PT Flobamor untuk berbenah dan memperkuat fondasi kelembagaan. Dengan transformasi yang dilakukan, perusahaan diharapkan mampu berkontribusi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)