Menurut Simon, pelabuhan ini telah mengantongi izin operasional dari Dirjen Perhubungan Laut sejak 2023, sehingga setelah direvitalisasi dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas transportasi laut.

“Setelah dioperasikan, pelabuhan ini akan berdampak positif bagi masyarakat Kolbano dan TTS, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan orang dan barang,” ujarnya.

Pemerintah daerah TTS menyambut baik rencana tersebut dan siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan lahan.

Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, mengatakan pihaknya akan menghibahkan lahan seluas 16.215 meter persegi kepada Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengembangan pelabuhan. Selain itu, sekitar satu hektare lahan di sekitar dermaga juga disiapkan untuk pembangunan gudang bongkar muat.

“Pemerintah daerah siap mendukung penuh, termasuk pengurusan hibah lahan dan kebutuhan lainnya untuk kelancaran pengembangan pelabuhan,” tegas Eduard.

Selain itu, Pemkab TTS juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperbaiki akses jalan menuju Pelabuhan Kolbano, termasuk membuka jalur alternatif dari Desa Kolbano menuju Kota Soe guna memperlancar konektivitas.

Pengembangan Pelabuhan Kolbano diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan TTS, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.