Manila, RakyatNTT.ID – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons atas gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah. Filipina menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut sejak eskalasi konflik memanas.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengaktifkan respons nasional guna menstabilkan pasokan energi dan menahan lonjakan harga bahan bakar. Kebijakan ini juga ditujukan untuk melindungi perekonomian domestik dari dampak ketidakpastian global.

“Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang ditimbulkan terhadap ketersediaan serta stabilitas pasokan energi nasional,” ujar Marcos dalam pernyataan resminya, Selasa (24/3/2026).

Luncurkan Program UPLIFT

Sebagai bagian dari langkah darurat, pemerintah Filipina meluncurkan paket bantuan terpadu bertajuk UPLIFT (Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport). Program ini menyasar sektor-sektor vital seperti transportasi, pertanian, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah menyebut status darurat ini memungkinkan koordinasi lintas sektor untuk memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, termasuk dalam pengelolaan distribusi bahan bakar dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Ketergantungan Energi dari Timur Tengah

Selama ini, Filipina memiliki ketergantungan signifikan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah. Sekitar 26 persen kebutuhan energinya berasal dari kawasan tersebut, dengan nilai impor energi mencapai 16 miliar dolar AS pada 2024.

Situasi semakin memburuk setelah konflik di Timur Tengah memanas sejak akhir Februari 2026. Ketegangan meningkat usai serangan militer yang memicu korban jiwa dan aksi balasan berupa serangan drone dan rudal di kawasan Teluk.

Kondisi ini juga berdampak pada jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dan inflasi di berbagai negara, termasuk Filipina.

Dengan kebijakan darurat energi ini, pemerintah Filipina berharap dapat menjaga stabilitas pasokan, menekan dampak ekonomi, serta melindungi masyarakat dari gejolak harga energi global. (*/rnc)