“Hanya sejarah yang dituturkan para tetua adat orang Timor yang secara jelas mengungkap kebenaran tentang dasar adat tersebut,” tegasnya.

Amfoang Harus jadi Proyeksi Khusus Negara

Selain persoalan batas negara, Deasy juga menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur, akses layanan kesehatan, pendidikan, serta sulitnya mobilitas masyarakat di wilayah Amfoang.

Padahal, enam kecamatan di Amfoang merupakan beranda NKRI yang berbatasan langsung dengan RDTL.

“Amfoang tidak boleh menjadi anak tiri dalam kue pembangunan NTT. Ada beberapa ruas jalan kewenangan provinsi yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perhatian terhadap Amfoang tidak hanya menjadi fokus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kupang, tetapi juga DPD PDI Perjuangan NTT dan Fraksi PDIP di DPRD NTT.

Sebagai wilayah etalase perbatasan, kondisi infrastruktur yang rusak dan jembatan yang memprihatinkan dinilai dapat mencoreng wajah negara di kawasan tapal batas.

“Kalau ini adalah etalase, lalu kita melihat infrastruktur rusak dan jembatan memprihatinkan, maka kami serius meminta Pemprov NTT benar-benar memprioritaskan rakyat Amfoang,” pungkasnya. (rnc04)