Kupang, RakyatNTT.ID – Postur APBD NTT 2026 menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan fiskal daerah. Dari total pendapatan Rp5,5 triliun, sekitar separuh anggaran terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur tergolong sangat minim.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih dibebani cicilan utang ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan data Tahun Anggaran 2026, total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebesar Rp5.552,33 miliar atau Rp5,5 triliun. Sementara total belanja daerah mencapai Rp5.313,85 miliar atau Rp5,3 triliun.

Belanja Pegawai Tembus Rp2,7 Triliun

Dari total belanja tersebut, Belanja Pegawai mencapai Rp2.717,99 miliar atau Rp2,7 triliun. Jika dipersentasekan, angkanya menyentuh lebih dari 51 persen dari total belanja daerah.

Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan aparatur ini membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas, terutama untuk mendorong pembangunan sektor produktif.

Selain belanja pegawai, anggaran juga terserap untuk:

  • Belanja Barang dan Jasa: Rp1.612,46 miliar
  • Belanja Modal: Rp198,74 miliar
  • Belanja Lainnya: Rp784,66 miliar
  • Belanja Infrastruktur Hanya Rp198 Miliar

Sorotan utama dalam postur APBD NTT 2026 adalah kecilnya alokasi Belanja Modal yang hanya Rp198,74 miliar atau sekitar 3,7 persen dari total belanja daerah.

Belanja modal biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana publik lainnya. Minimnya anggaran pada pos ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang mencapai Rp2,7 triliun, alokasi untuk pembangunan fisik terlihat sangat timpang.

PAD Rp2,7 Triliun, Transfer Pusat Rp2,8 Triliun

Dari sisi pendapatan, struktur APBD NTT 2026 menunjukkan ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap dana transfer pusat.

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp2.733,06 miliar atau Rp2,7 triliun, yang bersumber dari:

  • Pajak daerah: Rp1.923,48 miliar
  • Retribusi daerah: Rp405,45 miliar
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp127,23 miliar
  • Lain-lain PAD yang sah: Rp276,89 miliar

Sementara itu, Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) mencapai Rp2.819,27 miliar atau Rp2,8 triliun. Artinya, komposisi pendapatan NTT masih hampir seimbang antara PAD dan dana transfer pusat.

Masih Bayar Cicilan Utang Rp163 Miliar

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemprov NTT juga harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kewajiban utang.

Dalam komponen pembiayaan daerah, tercatat:

  • Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo: Rp163,48 miliar
  • Pembentukan dana cadangan: Rp75 miliar
  • Penyertaan modal daerah: Rp75 miliar

Total pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp313,48 miliar, sementara penerimaan pembiayaan hanya Rp75 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah tercatat minus Rp238,48 miliar.

Infografis AI

Tantangan Ruang Fiskal NTT

Secara matematis, APBD NTT 2026 memang mencatat surplus antara pendapatan dan belanja. Namun tekanan belanja rutin yang tinggi, kecilnya porsi belanja modal, serta kewajiban pembayaran utang menunjukkan ruang fiskal daerah masih cukup sempit.

Ke depan, tantangan terbesar Pemerintah Provinsi NTT adalah meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat PAD, serta memperbesar alokasi belanja produktif agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Dinas PUPR Akui Krisis Dana

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Fredery Kiuk mengakui, kondisi fiskal daerah sangat terbatas, ditambah kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, membuat Pemprov NTT belum mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam APBD 2026.

Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada lambatnya perbaikan akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.

Saat ini, Pemprov NTT melalui Dinas PUPR telah mengusulkan pengalihan status sejumlah ruas jalan provinsi di lintas utara Pulau Timor menjadi jalan nasional. Usulan ini diajukan ke Kementerian PUPR agar penanganannya dapat dibiayai melalui APBN.

Kabar baiknya, Pemerintah Pusat dikabarkan memprioritaskan pengalihan status jalan lintas utara Pulau Timor dan lintas utara Pulau Flores dari provinsi menjadi nasional. Jika terealisasi, langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Amfoang. (rnc)