Dalam komponen pembiayaan daerah, tercatat:

  • Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo: Rp163,48 miliar
  • Pembentukan dana cadangan: Rp75 miliar
  • Penyertaan modal daerah: Rp75 miliar

Total pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp313,48 miliar, sementara penerimaan pembiayaan hanya Rp75 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pembiayaan daerah tercatat minus Rp238,48 miliar.

Infografis AI

Tantangan Ruang Fiskal NTT

Secara matematis, APBD NTT 2026 memang mencatat surplus antara pendapatan dan belanja. Namun tekanan belanja rutin yang tinggi, kecilnya porsi belanja modal, serta kewajiban pembayaran utang menunjukkan ruang fiskal daerah masih cukup sempit.

Ke depan, tantangan terbesar Pemerintah Provinsi NTT adalah meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat PAD, serta memperbesar alokasi belanja produktif agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Dinas PUPR Akui Krisis Dana

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Fredery Kiuk mengakui, kondisi fiskal daerah sangat terbatas, ditambah kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, membuat Pemprov NTT belum mampu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam APBD 2026.