Oelamasi, RakyatNTT.ID – Fraksi PDI Perjuangan-Partai Bulan Bintang (PBB) DPRD Kabupaten Kupang menegaskan sikap tetap solid serta meminta agar hubungan panas antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang segera diakhiri. Ketegangan antarlembaga dinilai berpotensi menghambat konsistensi pembangunan daerah.

Anggota Fraksi PDIP-PBB DPRD Kabupaten Kupang, Yohanis Mase, mengungkapkan bahwa konflik antara DPRD dan Pemkab Kupang bermula dari saling tuding terkait beredarnya informasi miring mengenai wacana pengurangan gaji sekitar 4.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Kupang tahun 2026.

Menurut Yohanis, wacana tersebut pada akhirnya tidak ditindaklanjuti menjadi kebijakan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, sehingga konflik tersebut seharusnya tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, persoalan utama yang justru harus segera diselesaikan adalah bagaimana DPRD dan Pemkab Kupang dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas keterbatasan fiskal daerah.

“Kalau dalam bahasa agama itu kawan sekerja. Kalau sudah mitra dan kawan sekerja, hal-hal seperti ini tidak perlu diekspos ke media. Mestinya ada ruang untuk duduk bicara. DPRD memang punya kewenangan pengawasan terhadap pemerintah, tapi bukan untuk mempertajam konflik,” jelas Yohanis.

Ia menambahkan, ketersinggungan antara DPRD dan Bupati Kupang beserta jajaran Pemkab harus segera diakhiri. Menurutnya, konflik ego antarlembaga hanya akan merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang. Apalagi, tanggung jawab pelaksanaan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD dan Pemkab.

“Kalau ego masih melekat, jangan mimpi mau bangun Kabupaten Kupang. Kalau merasa memiliki daerah ini, maka ego itu harus dihilangkan,” tegasnya.

Yohanis berharap, polemik defisit anggaran yang berdampak pada gaji PPPK dapat dicarikan solusi secara konstitusional melalui pembahasan bersama. Ia menilai kebijakan efisiensi transfer daerah dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

Sebagai politisi senior di DPRD Kabupaten Kupang, ia juga mengajak seluruh legislator untuk bersatu mendukung dan memperkuat kerja Pemkab dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

“Bupati yang paling susah hari ini mungkin Pak Yosef Lede. Ratusan miliar dipotong, bukan puluhan juta. Tidak mungkin beban ini dipikul sendiri. DPRD adalah bagian dari unsur pemerintah daerah, jadi mari kita bicara dan hadapi bersama,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP-PBB lainnya, Saktico Masneno, menyampaikan harapan serupa. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk tetap mendukung pembangunan daerah sesuai amanat konstitusi dan kesepakatan dalam pembahasan APBD.

Menurut Saktico, polemik yang sempat terjadi seharusnya tidak menjadi penghalang komunikasi antara DPRD dan Pemkab Kupang. Ia menilai langkah terbaik adalah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau duduk bersama guna mencari solusi bersama.

“Kami dari PDIP-PBB menginginkan hubungan baik. Kolaborasi dua lembaga ini jangan terganggu hanya karena saling menuding. Ini saatnya berbenah,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa fraksi gabungan PDIP-PBB telah bersepakat untuk menjaga hubungan kemitraan yang sehat dengan Pemkab Kupang sesuai peran masing-masing lembaga. Sejumlah persoalan, termasuk defisit APBD dan pembangunan daerah, diharapkan dapat diselesaikan melalui keputusan bersama yang sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kita masih punya pekerjaan besar, yaitu memastikan rakyat Kabupaten Kupang sejahtera. Karena itu, DPRD dan Pemkab harus kembali harmonis demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (rnc04)