So’E, RakyatNTT.ID – Ketua Araksi Nusa Tenggara Timur (NTT), Alfred Baun, SH., mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Kritik tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (24/2/2026) di Hotel Jati Asih.

Menurut Alfred, memasuki tahun kedua pelaksanaan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu, capaian di tingkat daerah dinilai belum menunjukkan hasil yang terukur dan signifikan.

Realisasi Dapur Dinilai Lambat

Berdasarkan data yang disampaikan Araksi, dari target 103 dapur MBG di Kabupaten TTS, hingga saat ini baru terealisasi 12 dapur. Bahkan, salah satu dapur yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi di depan SMP Negeri 1 disebut baru akan kembali aktif pada awal Maret mendatang.

“Kalau tahun kedua baru 12 dapur, kapan target 103 dapur tercapai? Program ini durasinya lima tahun. Tiga tahun pertama seharusnya sudah terlihat progres signifikan,” ujar Alfred.

Ia menilai lambannya pembangunan fasilitas fisik menjadi indikator bahwa program belum berjalan efektif di tingkat kabupaten.

Belum Ada Data Perubahan Status Gizi

Selain persoalan infrastruktur, Araksi juga menyoroti belum adanya rilis resmi terkait perubahan status gizi anak-anak penerima manfaat di TTS.

“Ukuran keberhasilan program ini adalah perubahan gizi. Sampai sekarang belum ada data yang diumumkan. Sudah lebih dari satu tahun berjalan, tapi hasilnya belum jelas,” tegasnya.

Alfred mengaku khawatir laporan yang dikirim ke pemerintah pusat tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Kesiapan Pangan Lokal Dipertanyakan

Araksi turut mempertanyakan kesiapan sektor pangan lokal dalam mendukung program MBG. Berdasarkan hasil pemantauan mereka, sebagian besar kebutuhan seperti buah, telur, ayam, dan komoditas lainnya masih didatangkan dari luar daerah.

“Di TTS, yang relatif tersedia hanya pepaya, itu pun terbatas. Untuk kebutuhan harian ribuan porsi, pasokan lokal belum mampu mencukupi,” katanya.

Menurut Alfred, perputaran anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN belum berdampak signifikan terhadap penguatan sektor pertanian dan ekonomi lokal di TTS.

Dugaan Ketidaksesuaian Juknis

Araksi juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara petunjuk teknis (juknis) dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait menu dan harga bahan pangan.

Dalam juknis disebutkan bahwa menu buah dalam satu dapur setiap hari harus seragam. Namun, di lapangan ditemukan satu dapur menyajikan beberapa jenis buah sekaligus.

“Kalau dalam juknis harus satu jenis buah, kenapa di lapangan bisa tiga macam? Ini berpotensi menimbulkan selisih harga,” ujar Alfred.

Ia juga mengungkap dugaan adanya selisih antara harga yang diajukan pemasok dengan harga yang digunakan di dapur, yang menurutnya berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran.

Soroti Akses dan Standar Kebersihan

Araksi turut mengkritik pembatasan akses terhadap dapur MBG. Alfred menilai dapur pengolahan makanan untuk anak-anak seharusnya terbuka terhadap pengawasan publik dan media.

“Kami menduga ada yang disembunyikan, karena media dan publik dibatasi masuk. Padahal ini produksi makanan, bukan hal yang harus dirahasiakan,” katanya.

Selain itu, ia mempertanyakan standar kebersihan, pengelolaan limbah, penggunaan peralatan, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi tenaga kerja dapur. Hingga kini, Araksi mengaku belum memperoleh data lengkap terkait uji kesehatan karyawan dapur MBG di TTS.

Minta Evaluasi Menyeluruh

Meski demikian, Araksi menegaskan tetap mendukung tujuan Program Makan Bergizi Gratis, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Araksi meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di TTS, termasuk pengawasan penggunaan anggaran, kesiapan daerah, serta dampaknya terhadap status gizi anak.

“Program ini menyangkut makanan anak-anak. Harus higienis, terukur, dan terbuka. Jika tidak siap, lebih baik dibenahi dulu daripada dipaksakan,” tegas Alfred.

Araksi juga berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten TTS guna mempertanyakan kesiapan sektor pertanian dan instansi terkait dalam mendukung program tersebut agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Koordinator Wilayah MBG Kabupaten TTS, Satgas MBG, serta Pemerintah Kabupaten TTS terkait sejumlah kritik yang disampaikan Ketua Araksi NTT. (rnc26)