So’E, RakyatNTT.ID – Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis LSM hingga kalangan pengacara, menyatakan dukungan penuh agar institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.

Mereka secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus, dengan alasan Polri harus tetap independen dan bebas dari intervensi politik.

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Adat Kabupaten TTS, Ir. Paul V. R. Mella, M.Si, saat ditemui di kediamannya di Kesetnana, Mollo Selatan, Kamis (29/1/2026) siang.

Iklan

Menurut Paul, Polri merupakan alat negara yang memiliki tugas strategis menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membela negara, sehingga tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu.

“Kami dengan hormat dan tegas mendukung institusi Polri untuk tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Polri tidak boleh berada di kementerian khusus karena Polri adalah alat negara yang harus berdiri independen dan tidak boleh diintervensi secara politik,” tegas Paul.

Ia menambahkan, secara hierarki dan konstitusional, Polri harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa berada di bawah kendali partai politik maupun kepentingan tertentu.