Jakarta, RakyatNTT.ID – Gelombang protes antipemerintah yang meluas di Iran memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini memicu respons keras dari otoritas dalam negeri sekaligus peringatan terbuka dari Amerika Serikat.

Di tengah pemadaman internet nasional dan laporan puluhan korban tewas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran, Jumat (9/1/2026).

Peringatan Trump muncul ketika video-video yang beredar di media sosial menunjukkan demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar Iran. Untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan, otoritas Iran memutus akses internet secara nasional.

Kelompok hak asasi manusia mencatat puluhan korban jiwa dalam hampir dua pekan terakhir. Televisi pemerintah Iran menyiarkan bentrokan jalanan dan aksi pembakaran, sementara kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan sejumlah anggota kepolisian tewas dalam kerusuhan semalam.

Trump, yang pada musim panas lalu memerintahkan serangan udara terhadap Iran dan pekan lalu menyatakan dukungan terhadap demonstran, kembali mengeluarkan peringatan keras. “Sebaiknya kau jangan mulai menembak karena kami juga akan mulai menembak,” ujar Trump, seperti dikutip Reuters.

Ia menambahkan, keselamatan para demonstran menjadi perhatian serius Washington. “Saya berharap para demonstran di Iran tetap aman, karena saat ini itu adalah tempat yang sangat berbahaya,” katanya.

Meski demikian, Trump juga menunjukkan sikap berhati-hati. Sehari sebelumnya, ia menyatakan tidak berminat bertemu Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang kini bermukim di Amerika Serikat.

Sikap ini dipandang sebagai sinyal bahwa Gedung Putih masih menunggu perkembangan krisis sebelum secara terbuka mendukung figur oposisi tertentu.

Dari Teheran, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pidato televisi dengan nada tegas. Ia bersumpah tidak akan mundur dan menuduh para demonstran digerakkan oleh kelompok oposisi di luar negeri dengan dukungan Amerika Serikat. Seorang jaksa umum bahkan mengancam akan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kerusuhan.

Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran menyatakan pemutusan internet dilakukan oleh otoritas keamanan sesuai kondisi nasional. Pemadaman ini secara drastis mengurangi arus informasi dari dalam negeri, bahkan menyebabkan gangguan komunikasi internasional dan pembatalan puluhan penerbangan.

Protes ini menjadi tantangan internal terbesar bagi pemerintahan ulama Iran setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Memburuknya kondisi ekonomi, dampak perang tahun lalu dengan Israel dan Amerika Serikat, serta lonjakan inflasi membuat situasi semakin rapuh.

Awalnya, demonstrasi dipicu oleh tekanan ekonomi. Nilai tukar rial Iran anjlok hingga setengahnya terhadap dolar AS sepanjang tahun lalu, sementara inflasi menembus 40 persen pada Desember. Namun, aksi protes kemudian berkembang menjadi seruan langsung yang menargetkan kepemimpinan negara.

Kelompok HAM Iran HRANA melaporkan sedikitnya 62 orang tewas sejak demonstrasi dimulai pada 28 Desember. Dari jumlah tersebut, 48 merupakan demonstran dan 14 personel keamanan.

Reaksi internasional pun bermunculan. Prancis, Inggris, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam kekerasan terhadap demonstran dan mendesak pemerintah Iran menahan diri. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa.

“Setiap orang memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai, dan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak tersebut,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

Sementara itu, pemerintah Iran mencoba menerapkan pendekatan ganda: mengakui tuntutan ekonomi sebagai aspirasi sah, namun mengecam keras aksi kekerasan dan mengerahkan pasukan keamanan. Presiden Masoud Pezeshkian sebelumnya menyerukan pendekatan yang lebih ramah, namun Khamenei kini mengambil sikap jauh lebih keras.

“Republik Islam berdiri di atas darah ratusan ribu martir dan tidak akan mundur menghadapi para perusak,” kata Khamenei.

Para analis menilai tingkat kemarahan publik Iran saat ini mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Meski berbagai gelombang protes pernah terjadi sebelumnya, kondisi ekonomi yang terpuruk membuat krisis kali ini dinilai jauh lebih berbahaya bagi stabilitas politik Iran. (*/rnc)