Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh permohonan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait sengketa dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KIP pada Selasa (13/1/2026).
Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro menyatakan bahwa ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka yang dapat diakses publik. Dengan demikian, KIP memerintahkan pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memberikan dokumen ijazah Jokowi kepada pemohon.
“Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya,” ujar Handoko saat membacakan putusan.
Berdasarkan putusan tersebut, KPU memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila KPU tidak mengajukan banding, maka lembaga penyelenggara pemilu itu wajib menyerahkan dokumen informasi yang disengketakan kepada pemohon.
Menanggapi putusan tersebut, Bonatua Silalahi berharap KPU tidak menempuh upaya banding. Ia mengingatkan agar KPU tidak menggunakan anggaran negara untuk melawan hak publik atas informasi.
Bonatua menjelaskan, sengketa informasi ini diajukan karena terdapat tiga permintaan utama yang dinilainya sebagai informasi publik dan seharusnya dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
