Jakarta, RakyatNTT.ID – Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, melontarkan peringatan serius terkait kondisi kesehatan fiskal Indonesia di awal tahun 2026. Berdasarkan analisisnya terhadap realisasi sementara APBN 2025, Awalil menilai terdapat risiko gagal bayar utang yang mulai mengintai keuangan negara.

Awalil memproyeksikan posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp9.645 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 40,52 persen. Menurutnya, klaim pemerintah bahwa kondisi utang masih aman terlalu bertumpu pada rasio terhadap PDB semata.

“Narasi pemerintah yang selalu mengatakan kondisi utangnya aman sejauh ini hanya berdasar rasio atas PDB. Berbagai indikator kerentanan utang yang lazim dipakai menganalisis kondisi seolah tidak diperlukan lagi untuk memastikannya,” kata Awalil dalam catatan analisisnya, dikutip Selasa (13/1/2026).

Salah satu indikator paling mengkhawatirkan adalah Keseimbangan Primer (KP) yang tercatat defisit Rp180,7 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja di luar pembayaran bunga utang.

Akibatnya, pemerintah harus menarik utang baru hanya untuk membayar bunga utang lama. Awalil memperkirakan penarikan utang baru secara bruto sepanjang 2025 mencapai Rp1.563 triliun, jauh lebih besar dari angka pembiayaan neto yang selama ini dipublikasikan.

“Jika KP bernilai minus artinya sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, analisis Bright Institute mencatat rasio utang terhadap pendapatan negara per akhir 2025 mencapai 349,96 persen. Angka tersebut jauh melampaui batas praktik terbaik IMF yang berada di kisaran 90 hingga 150 persen.

Tak hanya itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara pada 2025 diprediksi mencapai 18,65 persen, jauh di atas standar IMF sebesar 7–10 persen. Tingginya beban bunga ini dinilai semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja pembangunan.

Awalil juga mengingatkan adanya ancaman serius terhadap kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang. Menurutnya, risiko gangguan pada operasional keuangan negara sangat mungkin terjadi pada tahun berjalan.

“Kondisi utang pemerintah cukup mengkhawatirkan. Tidak tertutup kemungkinan pemerintah mengalami gagal sebagian kewajiban utang, terutama bunganya, pada tahun 2026. Sekurangnya, kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang telah terancam,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga kini Kementerian Keuangan belum merilis angka resmi posisi utang pemerintah per akhir 2025. Data tersebut baru akan diumumkan pada Februari 2026, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data PDB terbaru. (*/rnc)