RKUHAP sendiri mulai dibahas sejak Juni 2025. Artinya, proses pembahasan hingga pengesahan memakan waktu sekitar enam bulan.

Pengesahan RKUHAP menjadi momentum penting dalam penyempurnaan sistem peradilan pidana Indonesia, sekaligus menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan hukum modern dan kebutuhan penegakan keadilan saat ini. (*/rnc)