Kupang, RakyatNTT.ID – Wali Kota Kupang, dr. Chris Widodo, berkomitmen melakukan lobi tambahan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk memaksimalkan pembangunan pada tahun 2026. Langkah ini ditempuh menyusul adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi belanja daerah tahun depan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah sidang pembahasan APBD 2026 dalam agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang digelar Jumat (22/11/2025). Sejumlah fraksi DPRD Kota Kupang mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi strategis menghadapi penurunan transfer dana dari pusat.

Dari efisiensi TKD tersebut, Pemerintah Kota Kupang memproyeksikan pendapatan tahun 2026 berada pada angka Rp1.468.802.805.353, sementara belanja diperkirakan sebesar Rp1.301.056.000.101, atau turun Rp122 miliar dari total belanja tahun 2025. Adapun pengurangan TKD yang ditetapkan Pemerintah Pusat mencapai Rp204 miliar.

Fraksi NasDem Soroti Efisiensi dan Konsistensi Perencanaan

Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi yang menyoroti penurunan TKD dan proyeksi belanja daerah. Dalam pemandangan umumnya, fraksi tersebut meminta Pemerintah Kota Kupang menyusun langkah antisipatif secara serius agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu stabilitas APBD maupun pelayanan publik.

Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya konsistensi perencanaan dan meminta pemerintah menghindari kegiatan di luar rencana kerja.

“Semua program harus selaras dengan Prioritas Pembangunan dalam RKPD. Selain itu, proyeksi PAD harus dihitung secara realistis dan terukur, bukan sekadar menyesuaikan besaran belanja,” ujar anggota Fraksi NasDem, Esy Bire, saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Wali Kota Siap ‘Ketuk Pintu’ Kementerian

Menanggapi pengurangan TKD, Wali Kota Chris Widodo menegaskan bahwa langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah adalah mengajukan proposal pendanaan tambahan kepada sejumlah kementerian untuk membiayai program pembangunan.

“Habis rapat banggar ini, saya pasti bolak-balik ke pusat untuk ‘ketuk pintu’ minta bantuan. Juga nanti dengan CSR dari lembaga-lembaga di Kota Kupang,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut akan memprioritaskan lobi ke kementerian-kementerian yang menangani sektor pembangunan strategis.

“Yang pasti ke Kementerian PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Sosial. Kementerian Kebudayaan juga, karena saat acara IPACS kemarin saya sudah sampaikan bahwa saya ingin Kota Kupang punya satu museum,” jelasnya.

Cari Sumber Pendanaan Alternatif

Selain lobi ke kementerian, Pemerintah Kota Kupang juga berencana mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan lain, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama dengan berbagai lembaga untuk menopang pembangunan tahun 2026.

Dengan berbagai strategi ini, Pemkot Kupang optimistis pembangunan tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan pengurangan TKD dari Pemerintah Pusat. (rnc04)