Jakarta, RakyatNTT.ID – Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan bantuan renovasi rumah tak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada tahun 2026.

Langkah besar ini merupakan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan Maruarar Sirait usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Tahun depan, Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapat dukungan DPR. Ini program yang sangat pro rakyat,” ujar Ara, sapaan akrabnya.

Dampak Ekonomi dari Pembangunan Rumah Subsidi

Menurut Maruarar, program rumah subsidi dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) memiliki dampak ekonomi yang sangat luas.
Setiap unit rumah subsidi rata-rata melibatkan lima tenaga kerja langsung di lapangan.

“Kalau 350 ribu unit, berarti ada sekitar 1,6 juta orang yang bekerja langsung. Efeknya besar sekali terhadap ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembangunan rumah rakyat juga menggerakkan sektor ekonomi lain, mulai dari warung kecil di sekitar proyek, pedagang pasar, hingga toko bahan bangunan.

“Ibu-ibu pasti buka warung untuk para pekerja. Tukang beli beras, telur, tahu tempe dari pasar. Semua sektor ikut bergerak — dari petani, peternak, sampai toko material,” ujar Ara.

Perumahan jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Maruarar menegaskan, sektor perumahan memiliki multiplier effect tinggi bagi ekonomi nasional. Setiap proyek rumah subsidi melibatkan rantai pasok industri seperti semen, pasir, kaca, keramik, dan cat yang juga mendorong sektor manufaktur.

“Setiap rumah itu pasti ada truk bawa semen, pasir, kaca, keramik, dan cat. Semua itu menggerakkan ekonomi dari hulu ke hilir,” katanya.

Dua Arah Kebijakan Perumahan Nasional

Ara menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan dalam dua arah Utama.

  • Intervensi negara untuk rakyat yang belum punya rumah melalui program rumah subsidi.
  • Bantuan untuk masyarakat yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS, yang kini ditingkatkan dari 45 ribu menjadi 400 ribu rumah pada 2026.

“Dua arah kebijakan ini memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang belum punya rumah maupun yang rumahnya perlu diperbaiki,” tegasnya. (*/rnc)