Kupang, RakyatNTT.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nonato Da Purificacao Sarmento, Jumat (10/10/2025), membuka secara resmi kegiatan ‘Penguatan Kelembagaan Bawaslu Tingkat Kota Kupang’ di Hotel Aston Kupang.

Dalam sambutannya, Nato Sarmento juga menyentil tugas yang dijalankan Bawaslu pasca Pemilu dan Pilkada 2024.

“Setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu buat apa? Jangan-jangan Bawaslu makan gaji buta? Ini pertanyaan orang di luar sana?” ujar Nato Sarmento.

Menurut Nato Sarmento, pada masa-masa non tahapan, pihaknya juga melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satu yang paling penting adalah membentuk perilaku pemilih.

“Saat pemilu, orang sibuk dengan proses dan tahapan. Tapi orang lupa bahwa hal yang paling krusial adalah membentuk perilaku politik dari pemilih kita,” ujarnya.

Nato Sarmento menyebutkan, dalam daftar pemilih tetap, 60 persen diantaranya adalah pemilih kategori generasi milenial atau generasi Z. Sebaran 60 persen pemilih milenial ini kurang lebih akan sama seperti pelaksanaan Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 mendatang.

“Pendidikan politik bagi pemilih terlebih pemilih milenial itu perlu dilakukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam politik. Termasuk juga kepada generasi alpha yang pada Pemilu 2029 dan Pilkada 2031 sudah jadi pemilih,” kata mantan anggota Bawaslu TTU ini.

Dia menambahkan, tugas penyelenggara untuk melakukan pendidikan pemilih sejatinya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Namun yang ditekankan bukan sekadar partisipasi semu, karena ukuran partisipasi selama ini cenderung diukur ketika orang menggunakan atau menyalurkan hak suara.

Partisipasi itu, lanjut Nato Sarmento, artinya bagaimana kita menempatkan masyarakat tidak hanya sebatas subjek dari proses politik. Masyarakat harus diberikan penyadaran tentang pentingnya pemilu. Masyarakat diberikan edukasi sekaligus treatment berkaitan dengan potensi-potensi dugaan pelanggaran. Salah satu misalnya praktik money politic (politik uang) yang berubah wujud dari tunai ke non tunai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Dengan jumlah personel yang terbatas, tidak mudah bagi kita untuk melakukan tugas pengawasan. Kita butuh input, butuh informasi dari masyarakat. Dan dengan pendidikan politik, masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi pemilu. Ini yang kita lakukan di masa-masa non tahapan,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Nato Sarmento mengatakan, di tengah kebijakan efektivitas dan efisiensi, Bawaslu tentu tidak bisa berharap banyak terkait anggaran. Namun hal ini tidak mematahkan semangat mereka untuk mendesain kegiatan-kegiatan positif sehubungan dengan pendidikan politik.

“Salah satu kegiatan ya seperti yang sekarang dilakukan teman-teman Bawaslu kota/kabupaten. Ada forum diskusi untuk penguatan kelembagaan pengawasan, dimana melalui forum ini Bawaslu mengharapkan masyarakat (peserta) bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan kualitas pemilu. Terlebih menyangkut tugas-tugas pengawasan,” pungkasnya. (rnc)