KEMISKINAN, rupanya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia sepanjang masa. Artinya, dalam hidup ini, selalu ada kemiskinan. Dari dulu hingga kini. Dari generasi ke generasi. Selalu ada yang kurang beruntung. Jatuh miskin, walaupun, mungkin, sudah berusaha secara total. All out. Secara berdarah-darah. Juga dengan karakter yang sangat baik. Tetapi, tetap saja kemiskinan tak pernah menjauh.

Saat ini, yang kurang beruntung itu banyak. Di NTT, menurut BPS per Maret 2025, ada 1,09 juta orang. Itu sama dengan 18,6% dari total populasi NTT saat ini, yaitu 5.656.039 jiwa, menurut BPS per Agustus 2024. Di Indonesia, per Maret 2025, ada 23,85 juta jiwa, sekitar empat kali jumlah penduduk NTT.

Di sisi lain, selalu ada juga orang yang beruntung. Itu, antara lain, buah dari kerja keras/cerdas, disiplin, dan tekadnya yang kuat untuk maju dan berhasil. Juga berkat karakternya yang berterima secara baik secara universal.

Pada saat yang sama, ada pula perubahan. Itu sebabnya, hidup ini, kata orang bijak, bak roda berputar. Ada kalanya, miskin. Kadang kurang beruntung. Berada pas di bawah roda kehidupan yang, dalam perputarannya, tidak selalu ramah. Namun, ada kalanya, di atas. Berpindah. Dari ketidakberuntungan, termasuk dari cengkeraman kemiskinan, kepada kehidupan yang lebih baik. Berkecukupan. Kalau tidak disebut berlebihan karena karakter positif yang dimilkinya, seperti yang disebutkan di atas.

Juga karena campur tangan pemerintah via, misalnya, kebijakan bantuan langsung tunai (BLT). Walaupun tidak cukup, dalam banyak hal, BLT itu, sejatinya, bisa membantu mengatasi persoalan yang sangat mendesak, yang berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan pada level dasar.

Selain BLT, kita tahu, peningkatan jumlah penduduk yang sejahtera atau yang berpindah dari kemiskinan kepada keberkecukupan, termasuk, bahkan, pada level kaya (raya), adalah pendidikan. Pendidikan di negeri ini, terlepas dari berbagai kritik terhadapnya, telah cukup berhasil mengubah Indonesia dari negeri miskin, pada beberapa dekade awal kemerdekaannya, kepada kelompok negara dengan tingkat penghasilan menengah atas (upper middle income countries).

Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia 5.027 dolar AS. Itu setara dengan 17.612 dolar AS, dilihat dari paritas daya beli atau purchasing power parity, menurut data IMF per April 2025.

Artinya, kalau mau hidup lebih baik, seseorang harus menempuh pendidikan secara lebih serius. Sebab tanpa pendidikan, dia akan terus berada dalam genggaman kemiskinan.

Namun, pendidikan, dalam banyak hal, tidak selalu terbuka pintunya bagi yang miskin. Ingin hati mereka keluar dari kemiskinan via jalan pendidikan, tetapi, apa daya, biaya pendidikan mahamahal. Tak terjangkau. Apalagi untuk, misalnya, pendidikan kedokteran. Saat ini, uang kuliahnya minimal 20 juta IDR per semester. Dengan demikian, yang kantongnya tipis tidak akan pernah bisa kuliah di fakultas kedokteran. Itu sebabnya, banyak orang bilang, orang miskin tidak boleh jadi dokter.

Itu sebuah sindiran yang, untungnya, tidak selalu pas. Adanya beasiswa dari berbagai sumber, termasuk dari pemerintah, untuk berbagai bidang studi, sejatinya, selalu bisa membantu kaum marjinal kuliah atau sekolah di lembaga pendidikan apapun. Termasuk yang mahamahal sekalipun. Beasiswa bisa membawa mereka ke sana.

Pada titik ini, kita sepakat, pendidikan tetap menjadi salah satu jalan keluar terbaik dari kemiskinan. Namun, itu saja, rupanya, tidak cukup. Sebab sejak kita merdeka, pendidikan sudah digalakkan secara masif, tetapi hasil akhirnya tetap: kemiskinan tak pernah lenyap. Angka kemiskinan yang disebutkan di atas buktinya.

Jika demikian, adakah cara lain selain pendidikan? Ada banyak. Namun, saya sebutkan dua cara berikut. Pertama, kita kembali ke bidang yang kita kuat sejak dahulu, yaitu pertanian, peternakan, dan kelautan/perikanan.

Kementerian yang terkait ketiga bidang itu, bersama dinas pendukungnya di daerah-daerah, sejatinya, bisa digalakkan untuk memungkinkan terbukanya usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara masif dan moderen di setiap kabupaten/kota. Pada saat yang sama, yang miskin dan menganggur diajak untuk bekerja di situ, sehingga mereka pun punya pekerjaan yang memungkinkannya keluar dari jeratan kemiskinan dan pengangguran.

Per Februari 2025, jumlah penganggur di Indonesia 7,28 juta jiwa. Jika dibuka usaha secara masif dalam berbagai bidang itu, yang menganggur itu bisa bekerja di situ. Pengangguranpun segera hilang. Termasuk kemiskinan.

Kedua, dalam kaitan dengan cara pertama, perguruan tinggi (PT), yang menjamur di negeri ini, bisa diajak untuk ikut terlibat secara aktif mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Caranya? Dorong mereka membangun usaha bisnisnya sendiri, seperti ranch peternakan di setiap kabupaten yang memungkinkan terpeliharnya ribuan ekor sapi atau kerbau di dalamnya. Juga perkebunan kopi atau apapun yang mampu menghasilkan produk pertanian ribuan ton.

Demikian juga usaha perikanan yang, jika dikelola secara profesional, pasti memberikan hasil berlimpah. Selain, tentu, usaha bisnis lain, yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki sebuah PT. PT yang, selama ini, sesak dengan cerdik pandai, doktor, profesor dan magister, sejatinya, bisa melakukan itu untuk meningkatkan pendapatan non-akademiknya, yaitu pendapatan selain dari uang kuliah mahasiswa.

Ini penting karena, jika pendapatan non-akademiknya tinggi, uang kuliah bisa gratis. Minimal tidak semahal sekarang. Pada titik ini, pendidikan pun bisa kembali menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk itu, sebuah PT bisa menjadi pelaksana dua misi sekaligus, yaitu memberi contoh tentang learning by doing (praktik) di setiap usaha yang dijalankannya dan ikut serta mengatasi kemisikinan dan pengangguran dengan mempekerjakan kaum marjinal dan penganggur di setiap bidang usahanya. Sehingga, PT, tidak seperti sekarang, menimbulkan masalah (problem posers) dan kurang mampu mengatasi masalah (problem solvers).

Jika itu dilakukan secara konsisten, kemiskinan, termasuk pengangguran sebagai saudara kembarnya, bisa diatasi. Itu ide saya. Ide Anda? (*)