Di banyak desa di Nusa Tenggara Timur (NTT), air bersih masih lebih mudah ditemukan di iklan kampanye ketimbang di halaman rumah. Ketika musim kemarau datang, sumur mengering, dan ibu-ibu harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan seember air. Di tengah kesulitan itu, anak-anak tumbuh dengan gizi terbatas, memperpanjang lingkaran stunting yang seolah tak pernah berakhir.

Padahal, sudah puluhan program pemerintah digulirkan—dari Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Program Indonesia Sehat, hingga Intervensi Serentak Penurunan Stunting. Namun, angka stunting di NTT tetap tinggi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 mencatat prevalensi stunting di NTT mencapai 37,9 persen, tertinggi kedua secara nasional setelah Papua. Angka ini hanya turun tipis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski dana miliaran rupiah digelontorkan.

Akar Masalah: Air, Akses, dan Ketimpangan

Masalah gizi di NTT bukan sekadar soal makanan, tetapi menyangkut ketimpangan struktural yang lebih dalam: akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan yang mengakar.
Data BPS NTT (Maret 2024) menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 19,48 persen, tertinggi di Indonesia bagian timur. Di banyak kabupaten seperti Manggarai Timur, Flores Timur, dan Sumba Barat Daya, 1 dari 5 keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Keterbatasan air bersih memperburuk situasi. Menurut data Kementerian PUPR (2024), hanya sekitar 62 persen rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap sumber air layak. Di daerah-daerah seperti Ende dan Lembata, banyak keluarga masih mengandalkan air hujan atau sumber tak terlindungi. Padahal, sanitasi yang buruk menjadi pintu masuk bagi penyakit infeksi yang memperburuk status gizi anak.

Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: kekeringan → akses air terbatas → sanitasi buruk → infeksi → gizi rendah → stunting.
Krisis ini bukan semata biologis, melainkan sosial dan ekologis. Di beberapa wilayah, ekspansi perkebunan dan pertambangan juga mempersempit ruang hidup warga dan sumber air. Warga di Kabupaten Manggarai Barat misalnya, mengeluh tentang mata air yang kian berkurang akibat alih fungsi lahan.

Program Banyak, Dampak Terbatas

NTT menjadi laboratorium kebijakan gizi nasional. Hampir setiap kementerian punya proyek di sini: Kemenkes dengan Program Gizi Seimbang, BKKBN dengan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), hingga Kemendes dengan Desa Konvergensi Stunting. Namun, tumpang tindih kebijakan dan lemahnya koordinasi membuat banyak program berhenti di papan nama.

Banyak kegiatan hanya berfokus pada distribusi bantuan pangan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Di beberapa desa di Kabupaten Ngada dan Sikka, misalnya, program bantuan telur dan susu hanya berjalan beberapa bulan karena logistik dan anggaran yang tersendat. Akibatnya, intervensi gizi berhenti sebelum dampaknya terasa.

Pendekatan teknokratis juga kerap melupakan konteks lokal. Di masyarakat agraris seperti di Flores, pola makan dan budaya konsumsi tidak bisa diubah hanya dengan brosur edukasi. Edukasi gizi perlu diiringi dengan pemberdayaan ekonomi, akses air, dan pendidikan perempuan. Tanpa itu, program hanya menjadi ritual tahunan yang diulang tanpa hasil nyata.

Kebutuhan Akan Pendekatan Baru

Masalah gizi di NTT seharusnya dilihat dalam kerangka keadilan sosial dan ekologi.
Air bersih, gizi cukup, dan sanitasi bukan sekadar isu kesehatan, tetapi hak dasar manusia. Karena itu, intervensi yang dilakukan pemerintah harus bergerak dari pendekatan karitatif menuju transformasi struktural.

Ada beberapa langkah strategis yang mendesak dilakukan:

Membangun infrastruktur air berbasis lokal dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah dapat mendorong sistem penampungan air hujan, pemeliharaan sumber mata air, dan teknologi pompa surya di wilayah sulit akses.

Meningkatkan literasi gizi dan kesehatan keluarga.
Program edukasi seharusnya melibatkan tokoh adat dan gereja, bukan hanya tenaga medis, agar pesan kesehatan lebih diterima oleh masyarakat akar rumput.

Transparansi dan sinergi antarprogram.
Evaluasi dan publikasi data penggunaan anggaran gizi di setiap kabupaten perlu dibuka secara berkala agar publik bisa mengawasi.

Pemberdayaan ekonomi perempuan.
Banyak riset menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dan pendidikan ibu berbanding lurus dengan penurunan angka stunting.

Jika pendekatan berbasis komunitas dan keadilan sumber daya ini diterapkan, maka stunting bukan lagi dianggap takdir geografis, melainkan persoalan sosial yang bisa diubah.

Penutup: Dari Simbol Menuju Perubahan Nyata

NTT selama ini dijadikan simbol “daerah miskin dan kering”. Tetapi di balik citra itu, ada daya juang dan kreativitas masyarakat yang luar biasa. Di beberapa desa di Sumba Timur dan Manggarai, warga mulai membangun penampungan air sederhana dari bambu dan menanam sayuran bergizi di lahan kering. Inisiatif-inisiatif kecil ini membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah.

Namun, tanpa dukungan kebijakan yang berpihak, kerja keras warga akan terus kalah oleh sistem yang timpang. Pemerintah daerah dan pusat perlu melihat NTT bukan sebagai wilayah penerima bantuan, melainkan sebagai mitra yang tahu kebutuhan dan potensi wilayahnya.

Stunting bukan sekadar soal tubuh anak yang pendek, tetapi cermin dari ketidakadilan pembangunan.
Keadilan hidup sehat hanya bisa dicapai bila setiap tetes air dan setiap butir nasi dapat diakses oleh semua, tanpa kecuali. (*)