Ia juga menyoroti pentingnya edukasi, pengawasan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital forensik untuk menggali data yang akurat dan transparan.

“Prinsip kami jelas, adil, transparan, dan akuntabel. Kami ingin wajib pajak tidak membayar lebih dari yang seharusnya, tapi juga tidak kurang,” tegas Samon.

Pemkot Siap Berkolaborasi

Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Kupang Christian Widodo menyambut baik pertemuan ini sebagai langkah awal kolaborasi yang lebih konkret. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan pendekatan bottom-up dalam menyusun strategi fiskal, terutama di tengah keterbatasan anggaran pasca efisiensi nasional.

“Saya percaya pertumbuhan dimulai dari kemauan untuk mendengar. Masukan yang diberikan sangat berharga bagi kami untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Wali Kota.

Christian menambahkan, Pemkot mendukung penuh inisiatif DJP dan berharap kolaborasi ini menjadi solusi memperkuat fondasi fiskal Kupang demi mendukung program prioritas tahun 2026 dan seterusnya.

“Kami siap berkolaborasi lebih lanjut. Harapan kami, dari sinergi ini, pendapatan daerah meningkat, dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.

Kolaborasi DJP dan Pemkot Kupang diharapkan dapat menutup celah kepatuhan pajak, meningkatkan PAD, serta menciptakan iklim fiskal yang lebih sehat untuk mendukung pembangunan daerah.