Tambolaka, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Gereja Katolik untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan (adminduk).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang layanan terintegrasi penerbitan akta-akta pencatatan sipil, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta dokumen administrasi kependudukan lainnya bagi peserta BPJS Kesehatan dan umat Katolik se-Kabupaten SBD melalui kanal Sang Ratu.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di ruang rapat Bupati SBD, Senin (12/10/2026), dan dihadiri Bupati SBD Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajaran, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan Gereja Katolik.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para staf ahli, Kepala Pelaksana BPBD SBD, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu Yosefin K.S.Y. Kadju, serta Sekretaris Jenderal Keuskupan Weetebula, RD. Marselinus Dappa Wole, Pr.

Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama lintas sektor tersebut. Menurut dia, kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat SBD.

“Administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan adalah dua hak dasar warga negara yang sangat krusial,” kata Ratu Wulla.

Ia menjelaskan, kepemilikan dokumen kependudukan, seperti NIK, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian, menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak sipil serta mengakses berbagai layanan publik, termasuk jaminan kesehatan BPJS.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten SBD melalui Dinas Dukcapil berkomitmen memberikan kepastian hukum atas dokumen kependudukan warga secara gratis dan terintegrasi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan berperan dalam mempermudah validasi data NIK agar cakupan jaminan kesehatan masyarakat atau universal health coverage (UHC) semakin optimal dan tepat sasaran.

Adapun Gereja Katolik melalui paroki dan stasi diharapkan menjadi jembatan pelayanan yang menjangkau umat hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Ratu Wulla menegaskan, sinergi ketiga pihak tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik tidak semestinya hanya menunggu masyarakat datang ke kantor dinas. Sebaliknya, pemerintah dan lembaga pelayanan perlu hadir lebih dekat untuk menjawab kebutuhan warga.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Yosefin K.S.Y. Kadju, turut mengapresiasi Pemerintah Kabupaten SBD atas inovasi kanal Sang Ratu yang disebutnya sebagai inovasi pertama di Pulau Sumba.

Menurut Yosefin, aplikasi tersebut akan mempermudah BPJS Kesehatan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penerbitan kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu juga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) berupa pembangunan lapangan voli.

Selain itu, BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan untuk penanganan bencana alam berupa tikar, selimut, dan terpal.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Keuskupan Weetebula, RD. Marselinus Dappa Wole, Pr, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai, layanan terintegrasi ini akan membantu umat Katolik dalam mengurus berbagai dokumen pencatatan sipil.

Menurut Marselinus, pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian akan menjadi lebih mudah karena masyarakat tidak lagi harus selalu datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan Gereja Katolik ini, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan semakin mudah dijangkau, sekaligus mendukung pemenuhan hak masyarakat atas dokumen resmi dan jaminan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. (rnc29)