Kupang, RakyatNTT.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memastikan ketersediaan dan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah NTT.

Desakan tersebut disampaikan menyusul kelangkaan BBM yang dalam beberapa waktu terakhir dirasakan masyarakat di hampir seluruh kabupaten/kota di NTT.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, mengakui kondisi tersebut saat diwawancarai usai peresmian GMIT Golgota Alak, Minggu (11/10/2026).

Menurut Johni, persoalan kelangkaan BBM tidak hanya terlihat dari sulitnya masyarakat mendapatkan minyak tanah, tetapi juga dari antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kita meminta ke Pertamina supaya kelangkaan ini bisa segera teratasi,” ujar Johni.

Pemprov NTT Intensif Koordinasi dengan Pusat

Johni mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan PT Pertamina, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Koordinasi dilakukan karena ketersediaan BBM memiliki dampak luas terhadap aktivitas masyarakat.

Kelangkaan BBM, kata dia, tidak hanya menyulitkan kebutuhan transportasi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi rumah tangga serta berbagai program dan proyek pembangunan pemerintah.

“Itu semua ada hubungan dengan semua sektor kehidupan. Ini kita harus berupaya semaksimal mungkin agar ada suplai ke kuota BBM saat ini,” tegasnya.

Kelangkaan BBM Berdampak ke Aktivitas Masyarakat

Pemprov NTT menilai ketersediaan BBM merupakan salah satu kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan pergerakan masyarakat dan roda perekonomian daerah.

Antrean panjang di SPBU dan sulitnya memperoleh minyak tanah menjadi indikator bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan BBM perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah pusat maupun pihak terkait.

Karena itu, Pemprov NTT berharap Pertamina dapat memastikan pasokan BBM sekaligus melakukan langkah cepat agar kelangkaan tidak berlangsung lebih lama.

Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat NTT dapat terpenuhi.

Langkah tersebut dinilai penting agar kelangkaan BBM tidak semakin menghambat aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaksanaan berbagai program pembangunan di NTT. (rnc04)