Jakarta, RakyatNTT.ID – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Perindo, Paulus Lobo, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo 2026 yang dihadiri sekitar 380 anggota legislatif Partai Perindo dari seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Bagi legislator yang akrab disapa Polce Lobo tersebut, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kapasitas sebagai wakil rakyat sekaligus memperdalam pemahaman mengenai demokrasi konstitusional, sistem kepemiluan, dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum.

Salah satu sesi yang mendapat perhatian khusus dari Paulus adalah materi bertajuk “Mengawal Konstitusi, Menegakkan Keadilan Pemilu: Fondasi Menuju Indonesia Sejahtera” yang menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. serta Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., pakar hukum tata negara sekaligus Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Menurut Paulus, materi tersebut memperluas wawasan para anggota legislatif mengenai pentingnya menjaga konstitusi sebagai fondasi utama demokrasi serta memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara adil, berintegritas, dan berpihak pada kedaulatan rakyat.

“Saya memberikan apresiasi kepada para akademisi dan pakar hukum tata negara yang terus menjaga independensi serta konsisten menyuarakan kebenaran, keadilan, dan penegakan konstitusi. Edukasi seperti ini penting agar seluruh elemen bangsa memahami bagaimana kerangka hukum di Indonesia harus dijalankan secara benar, efektif, dan berkeadilan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilu,” ujar Paulus di sela-sela kegiatan, Selasa (28/7/2026).

Apresiasi Peran Perludem dalam Menjaga Demokrasi

Sebagai representasi masyarakat NTT di DPRD Provinsi, Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada Perludem yang selama ini aktif melakukan kajian, riset, serta advokasi terhadap berbagai regulasi kepemiluan di Indonesia.

Menurutnya, keberadaan organisasi masyarakat sipil memiliki kontribusi besar dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pemilu.

Paulus menilai berbagai langkah judicial review yang diajukan Perludem terhadap aturan-aturan yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi merupakan bentuk partisipasi publik yang sehat dalam negara hukum.

“Kontribusi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan sistem demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” katanya.

Dorong Aturan Parliamentary Threshold yang Adil

Dalam kesempatan tersebut, Paulus juga menegaskan dukungan Partai Perindo terhadap setiap upaya yang bertujuan memperkuat keadilan pemilu serta melindungi hak konstitusional masyarakat.

Salah satu isu yang menurutnya perlu terus mendapat perhatian adalah pengaturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Menurut Paulus, setiap kebijakan mengenai ambang batas parlemen harus dirumuskan berdasarkan prinsip rasionalitas, demokrasi, dan keadilan agar tidak menghilangkan makna suara rakyat.

Ia menilai, apabila suatu regulasi dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka mekanisme pengujian melalui Mahkamah Konstitusi menjadi jalur konstitusional yang tepat untuk memastikan setiap suara rakyat tetap memiliki nilai dalam sistem demokrasi.

“Setiap suara rakyat harus memperoleh perlindungan yang setara dan tidak kehilangan makna hanya karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,” tegasnya.

Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Selain membahas ambang batas parlemen, Paulus juga menyatakan dukungannya terhadap wacana pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal yang saat ini menjadi bagian dari diskursus reformasi sistem kepemiluan di Indonesia.

Menurutnya, pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah manfaat, di antaranya mengurangi beban penyelenggara pemilu, meningkatkan kualitas pilihan masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi proses kaderisasi partai politik.

“Bagi saya, substansi utama yang harus dikedepankan adalah bagaimana sistem pemilu mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh peserta dan memastikan setiap suara rakyat memperoleh perlindungan yang setara sesuai amanat konstitusi,” ujarnya.

Harapkan Regulasi Pemilu Semakin Berkualitas

Paulus menilai berbagai hasil riset yang dipaparkan Perludem menunjukkan pentingnya membangun kerangka hukum pemilu yang demokratis, memperkuat independensi penyelenggara pemilu, menjaga netralitas birokrasi dan aparat keamanan, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Ia berharap berbagai rekomendasi akademik yang dihasilkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan regulasi kepemiluan di masa mendatang.

Menurutnya, penyempurnaan sistem pemilu akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas, inklusif, serta benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.

Melalui Bimtek Partai Perindo 2026, Paulus berharap seluruh anggota legislatif Partai Perindo semakin memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara profesional, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusi di Indonesia. (*/rnc)