Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah mengambil langkah efisiensi besar dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut dipastikan tanpa pembangunan venue baru.

Kebijakan itu ditegaskan dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah PON XXII 2028 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir kepada para kepala daerah di Gedung Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah memilih mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah tersedia dibanding membangun sarana baru.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efisien sekaligus menghindari munculnya proyek mangkrak setelah perhelatan olahraga berakhir.

“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pelaksanaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Karena itu, pemerintah tidak menyiapkan pembangunan fasilitas olahraga baru di NTB maupun NTT, melainkan mengoptimalkan dan membenahi sarana yang sudah ada,” ujar Erick Thohir.

Menurutnya, pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga yang telah tersedia di kedua provinsi tersebut.

Selain menyoroti efisiensi pembangunan infrastruktur, Erick Thohir juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat tata kelola keuangan.

Penyerahan SK tuan rumah lebih awal dilakukan untuk memastikan sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun utang setelah PON berakhir.

“Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik secara penyelenggaraan dan administratif. Saya tidak mau ada isu di kemudian hari. Faktanya, masih ada persoalan dari penyelenggaraan PON sebelumnya di mana anggaran pusat sudah turun, tetapi di daerah belum sinkron,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan kesiapan fiskal daerahnya dalam mendukung penyelenggaraan PON XXII. Pemerintah Provinsi NTT disebut telah menyiapkan anggaran secara bertahap hingga tahun 2028 dengan total mencapai Rp250 miliar.

“Kami pastikan seluruh kewajiban untuk NTB, NTT, dan Jakarta akan aman dan tuntas sebelum penutupan tahun 2028,” kata Melki Laka Lena.

Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas olahraga di wilayah timur, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditetapkan sebagai pendukung utama atau support system penyelenggaraan PON XXII 2028.

Gubernur DKJ Pramono Anung menyatakan kesiapan penuh Jakarta dengan menyediakan ratusan fasilitas olahraga yang telah memenuhi standar internasional.

Menurut Pramono, Jakarta memiliki 36 venue bertaraf internasional di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sekitar 220 fasilitas olahraga milik pemerintah daerah yang tersebar di lima wilayah kota, serta sejumlah arena olahraga milik swasta.

Infrastruktur transportasi seperti MRT, LRT Velodrome-Manggarai, hingga TransJakarta juga siap mendukung mobilitas para atlet dan kontingen.

Di sisi lain, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan agar efisiensi infrastruktur juga dibarengi dengan pembinaan atlet yang berkelanjutan. Ia meminta daerah tidak lagi mengandalkan perekrutan instan atlet dari luar daerah hanya demi mengejar perolehan medali.

Kemenpora bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dijadwalkan memperketat aturan mutasi atlet pada pekan depan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung pembinaan jangka panjang terhadap 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menuju Olimpiade.

“Saya minta KONI mewanti-wanti hal itu. Jangan sampai hanya karena mengejar medali, daerah jor-joran melakukan transfer atlet secara instan. Fokus kita adalah pembinaan jangka panjang,” tegas legenda bulutangkis Indonesia tersebut. (*/rnc)