Terkait hal ini, Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari mengatakan BPKP tidak ingin mendahului Kementerian Keuangan dalam merespon persoalan ini. Namun hal ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan sehingga ada solusi konkret.

“Kami menyuarakan ke Pak Menkeu. Kami harapkan ada solusi. Kami ndak berani mendahului memberikan jawaban karena khawatir mungkin tidak sama dengan kebijakan beliau,” kata Agustina. (rnc)