Kupang, RakyatNTT.ID – Revitalisasi administrasi publik dan reformasi desentralisasi dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good local governance.

Hal ini disampaikan dalam orasi ilmiah Guru Besar Prof. Dr. Drs. William Djani, M.Si dalam Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Universitas Nusa Cendana (Undana) di Grha Cendana, Rabu (8/4/2026).

Orasi ilmiah setebal 58 halaman ini berjudul “Revitalisasi Administrasi Publik Dan Reformasi Kebijakan Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Local Governance”.

Alumnus Magister Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan administrasi publik tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penyelenggara layanan, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada masyarakat. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator, bukan lagi aktor dominan dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Prof. William, kualitas administrasi publik menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. Negara maju menunjukkan bahwa birokrasi yang efektif dan efisien lebih berpengaruh dibandingkan kekuatan ekonomi semata.

Masalah Klasik Birokrasi

Meski reformasi birokrasi terus berjalan, berbagai persoalan masih membayangi administrasi publik di Indonesia. Di antaranya birokrasi yang lambat dan berbelit, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan serius. Banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena dominasi pendekatan top-down.

“Kebijakan publik kerap dinilai belum responsif terhadap aspirasi masyarakat. Padahal, dalam sistem demokrasi, masyarakat seharusnya menjadi aktor utama dalam proses kebijakan,” jelas Dekan FISIP Undana ini.

Menurutnya, permasalahan strategis seperti kemiskinan, korupsi, dan stunting menjadi indikator bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang tepat. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, angka stunting masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan.

Evaluasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi yang diterapkan sejak reformasi 1998 bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang gemuk, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

“Fenomena “kaya struktur miskin fungsi” menjadi gambaran kondisi birokrasi daerah yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya,” tegas sosok yang akrab disapa Prof. Wem ini.

Menurutnya, sejumlah tantangan masih menghambat reformasi, antara lain budaya birokrasi yang sentralistik, praktik patronase dalam promosi jabatan, serta intervensi politik yang masih kuat.

Selain itu, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN belum sepenuhnya optimal, sehingga profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.

Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Ia mengatakan revitalisasi administrasi publik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat implementasi kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Ke depan, administrasi publik diharapkan mampu bertransformasi dari pendekatan yang berpusat pada negara (state-centered) menjadi berorientasi pada masyarakat (society-centered). “Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan demikian, reformasi administrasi publik tidak hanya berhenti pada perubahan struktur, tetapi juga menyentuh budaya kerja birokrasi agar lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Curiculum Vitae

Identitas Diri

  • Nama Lengkap: Prof. Dr. Drs. William Djani, M.Si.
  • Jabatan Fungsional/Pangkat: Guru Besar /Pembina Muda Madya
    /IVC
  • Tempat dan Tanggal Lahir: Kupang, 14 Oktober 1964

Riwayat Pendidikan

  • SD GMIT Maku (Rote Ndao) 1976
  • SMP Negeri 1 Kupang 1980
  • SMK Negeri 1 Kupang 1983
  • S1 FIA Undana Kupang 1988
  • S2 FISIPOL UGM Jogjakarta 2000
  • S3 Ilmu Administrasi FIA UB Malang 2015

Riwayat Jabatan

  • Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2000-2004
  • Ketua Jurusan Ilmu Adm. Negara FISIP Undana 2005-2008
  • Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FISIP Undana 2008-2012
  • Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Otonomi Daerah pada LP2M Undana
    2022-2023
  • Dekan FISIP Undana Kupang 2023 – sampai sekarang

Riwayat Jabatan Normatif di Tingkat Senat

  • Sekretaris Senat FISIP Undana Kupang 2008-2012
  • Ketua Senat FISIP Undana Kupang 2023-2024
  • Perwakilan Senat FISIP dari Prodi di Lingkup FISIP 2020-2023
  • Anggota Senat Universitas Nusa Cendana Kupang 2023 – sampai sekarang

(rnc)