Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan serius. Banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat karena dominasi pendekatan top-down.

“Kebijakan publik kerap dinilai belum responsif terhadap aspirasi masyarakat. Padahal, dalam sistem demokrasi, masyarakat seharusnya menjadi aktor utama dalam proses kebijakan,” jelas Dekan FISIP Undana ini.

Menurutnya, permasalahan strategis seperti kemiskinan, korupsi, dan stunting menjadi indikator bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada implementasi yang tepat. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, angka stunting masih tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan.

Evaluasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi yang diterapkan sejak reformasi 1998 bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang gemuk, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.

“Fenomena “kaya struktur miskin fungsi” menjadi gambaran kondisi birokrasi daerah yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya,” tegas sosok yang akrab disapa Prof. Wem ini.

Menurutnya, sejumlah tantangan masih menghambat reformasi, antara lain budaya birokrasi yang sentralistik, praktik patronase dalam promosi jabatan, serta intervensi politik yang masih kuat.