Jakarta, RakyatNTT.ID – Polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terus bergulir di tengah masyarakat. Video yang beredar luas di media sosial tersebut memicu beragam reaksi dari sejumlah kelompok.

Menanggapi hal itu, Inisiator Konser Perdamaian Dunia (Konperda), Sutrisno Pangaribuan, mengajak publik untuk menyikapi persoalan secara bijak dengan memahami konteks ceramah secara utuh, bukan berdasarkan potongan video yang beredar.

Menurut Sutrisno, potongan video yang viral bukan merupakan produk jurnalistik yang utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu keriuhan publik.

“Video ceramah tersebut harus dilihat secara lengkap tanpa sentimen, emosi, maupun kebencian, serta tidak ditarik ke dalam pertentangan SARA,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Ia menjelaskan bahwa materi ceramah JK merujuk pada konflik bernuansa SARA yang pernah terjadi di Ambon, Poso, dan wilayah lain, sehingga perlu dipahami dalam konteks sejarah dan realitas sosial saat itu.

Sutrisno juga menegaskan tidak ada unsur penistaan agama dalam ceramah tersebut. Ia menilai JK justru menggambarkan bagaimana konflik antarumat beragama pernah terjadi dan menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa reaksi sejumlah organisasi atau kelompok yang mengatasnamakan umat Kristen tidak serta-merta mewakili keseluruhan suara umat Kristen di Indonesia.

“Representasi resmi umat Kristen secara umum berada pada lembaga seperti PGI, PGPI, dan KWI. Reaksi di luar itu adalah bagian dari dinamika biasa,” katanya.

Ia juga mendorong dialog terbuka jika terdapat kesalahpahaman, dengan melibatkan lembaga keagamaan resmi guna meredam polemik yang berkembang.

Sutrisno menekankan bahwa nilai utama dalam ajaran Kristen adalah kasih dan perdamaian. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terpancing reaksi berlebihan.

“Dunia yang cemas membutuhkan kedamaian. Jika ada hal yang kurang tepat, dapat diluruskan dengan cara yang baik, bukan dengan memperbesar konflik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia baru saja merayakan hari besar keagamaan seperti Nyepi, Idulfitri, dan Paskah, yang sejatinya mengedepankan nilai persaudaraan dan saling memaafkan.

Selain itu, Sutrisno menilai sosok Jusuf Kalla sebagai tokoh senior bangsa tidak memiliki niat menciptakan kegaduhan, sehingga publik diminta tidak reaktif dalam menyikapi isu tersebut.

Respons Kubu JK

Di sisi lain, pihak Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, menyatakan belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang dilayangkan DPP GAMKI ke Polda Metro Jaya.

“Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota,” ujar Husain, Senin (13/4/2026).

Namun demikian, ia mengimbau agar pihak pelapor terlebih dahulu memahami konteks utuh dari ceramah yang beredar.

Menurut Husain, ceramah JK di Masjid Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret lalu merupakan pembelajaran tentang upaya mendamaikan konflik, berdasarkan pengalaman nyata saat menangani konflik Poso dan Ambon.

Ia menjelaskan bahwa JK saat itu menggambarkan realitas sosiologis, di mana kedua pihak yang bertikai menggunakan narasi agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Pak JK menegaskan bahwa pemahaman tersebut keliru. Tidak ada agama yang membenarkan saling membunuh,” jelasnya.

Husain menambahkan, pendekatan yang disampaikan JK bertujuan untuk mengubah cara pandang pihak-pihak yang berkonflik agar menghentikan kekerasan.

“Yang disampaikan adalah lesson learned, bukan pendapat pribadi, melainkan realitas sosial saat konflik terjadi,” pungkasnya.

Polemik ini pun diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan pemahaman bersama, demi menjaga harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. (*/rnc)