Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Tambolaka, RakyatNTT.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat penguatan kawasan konservasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Upaya tersebut diwujudkan melalui Program Laut untuk Sejahtera (LAUTRA) yang fokus pada pengembangan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur kawasan.
Langkah konkret ini ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penajaman Perencanaan Pembangunan Kampung LAUTRA” yang digelar di Aula Bupati Sumba Barat Daya, Selasa (21/4/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyinergikan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Mewakili Direktur Jasa Bahari KKP, Penanggung Jawab LAUTRA Komponen 2, R. Bambang Adhitya N, menjelaskan bahwa program LAUTRA merupakan inisiatif nasional yang dijalankan di 11 provinsi, termasuk NTT yang mencakup kawasan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu.
“Program LAUTRA dirancang untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, melindungi ekosistem terumbu karang, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui tiga pilar utama, yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan,” jelas Bambang.
Sebagai bentuk dukungan nyata, KKP menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1.381.458.000 kepada lima Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kelima Bumdes tersebut meliputi Bumdes Mera Bohe (Desa Maliti Bondo), Bumdes Pero Indah (Desa Pero), Bumdes Uma Kalada Loura (Desa Karuni), Bumdes Bahari Kultura (Desa Rada Mata), dan Bumdes Beina Moripa (Desa Lete Monda).
Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan sarana bahari, penguatan unit usaha ekonomi produktif, serta optimalisasi peran Bumdes dalam mengelola potensi kelautan desa.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, menyampaikan apresiasi atas intervensi KKP melalui program LAUTRA. Ia menilai, wilayahnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dengan garis pantai yang luas dan 33 desa pesisir, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Melalui program LAUTRA, kita ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Saya meminta seluruh Bumdes penerima bantuan agar mengelola dana ini secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal implementasi program pusat agar berjalan optimal. Ia turut menyampaikan harapan kepada KKP untuk mendukung pengembangan Pantai Mananga Aba yang telah memiliki dokumen master plan lengkap, agar dapat memperoleh pendanaan lanjutan dari pemerintah pusat. (*/rnc)
