Sebanyak 3.442 titik Posbankum di NTT dinilai sebagai peluang strategis untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam penegakan hukum berbasis pengalaman empiris di lapangan.

Kompetensi akademik yang diperoleh di bangku kuliah akan diuji secara langsung saat mahasiswa terlibat dalam pendampingan, konsultasi hukum, hingga penyelesaian sengketa di desa.

Undana memastikan setiap mahasiswa akan didampingi dosen pembimbing agar pelayanan hukum yang diberikan tetap profesional dan berkualitas.

Dukung Pendidikan Notaris dan Penguatan SDM Lokal

Selain fokus pada Posbankum, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas SDM hukum lokal.

Prof. Jefri menyatakan kesiapan Undana mendukung program pendidikan Notaris bagi putra-putri daerah NTT. Program ini direncanakan mendapat dukungan beasiswa dari Kementerian Hukum RI.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketersediaan tenaga hukum profesional di daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli dari luar NTT.

Membangun Desa Sadar Hukum

Pembentukan Posbankum merupakan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Hukum, Kementerian Desa PDTT, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem hukum desa yang sehat, di mana konflik dapat dicegah sejak dini melalui musyawarah, edukasi hukum, dan pendampingan paralegal.