Jakarta, RakyatNTT.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menilai peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai peringatan serius bagi negara dalam menjamin perlindungan anak sekaligus pemenuhan hak atas pendidikan.

Ina menyebut tragedi tersebut sebagai potret kelam dunia pendidikan yang mencerminkan belum optimalnya kehadiran negara dalam melindungi hak-hak dasar anak, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III tersebut mengaku prihatin atas meninggalnya siswa kelas IV SD berinisial YBS, yang diduga mengakhiri hidup karena tekanan ekonomi keluarga, termasuk ketidakmampuan membeli buku dan alat tulis dengan harga yang relatif terjangkau.

“Peristiwa ini seharusnya bisa dicegah jika negara benar-benar hadir memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ujar Ina.

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah besar, termasuk berbagai program bantuan sosial yang disalurkan melalui sejumlah kementerian dan lembaga. Dengan adanya berbagai skema bantuan tersebut, kejadian serupa seharusnya tidak terjadi di tengah masyarakat.

Ina Ammania juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perlindungan anak di Kabupaten Ngada, mengingat wilayah tersebut sebelumnya juga pernah dilaporkan mengalami sejumlah kasus kekerasan terhadap anak.

Ia menekankan pentingnya penelusuran akar persoalan secara komprehensif, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, hingga akses terhadap bantuan sosial dan layanan pendidikan dasar.

“Negara harus memastikan ada sistem yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminta pertolongan saat menghadapi kesulitan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar anak,” tegasnya.

Ia berharap tragedi ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan akibat persoalan ekonomi. (*/rnc)