Lewoleba, RakyatNTT.ID – Dua paket Proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) di ruas Waikomo–Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang kontraknya baru ditandatangani pada Desember 2025, langsung berada di bawah pengawasan ketat Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Proyek bernilai hampir Rp25 miliar yang bersumber dari APBN 2025–2026 itu bahkan belum memasuki tahap pekerjaan utama, namun sudah mendapat sorotan serius dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pengawasan dini ini dilakukan bukan tanpa alasan. Medan berat, curah hujan tinggi, serta rekam jejak proyek jalan di wilayah kepulauan yang rentan rusak jika pengawasan longgar sejak awal, menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat.

Monitoring dan evaluasi lapangan tersebut turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lembata, sejumlah Kepala OPD, serta Camat Nubatukan. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menegaskan bahwa proyek ini dipandang sebagai investasi publik berisiko tinggi, bukan sekadar pekerjaan rutin.

Tim Kementerian PU dipimpin oleh Ketua Tim Pembangunan Jalan Wilayah Nusa Tenggara, Rulia Kuswidati, didampingi pejabat teknis Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, hingga PPK Satker PJN Wilayah IV.

Dua Paket Bernilai Hampir Seimbang

Dua paket proyek yang dimonitor memiliki nilai dan panjang penanganan hampir sama. Paket Waikomo–Wulandoni 1 dikerjakan oleh PT Trans Lembata dengan nilai Rp12,093 miliar sepanjang 3 kilometer. Sementara Paket Waikomo–Wulandoni 2 dikerjakan PT Pesisir Junjung Sejahtera dengan nilai Rp12,691 miliar, juga sepanjang 3 kilometer.

Saat peninjauan, pekerjaan masih berada pada tahap awal berupa pembersihan badan jalan, pengerjaan drainase, serta penumpukan agregat. Meski secara kasat mata pasangan batu drainase terlihat rapi, tim menemukan potensi persoalan teknis yang dinilai krusial bagi usia layanan jalan.

Drainase jadi Sorotan Utama

Tim Kementerian PU menilai ketinggian pasangan batu drainase belum aman terhadap limpasan air hujan. Instruksi tegas pun diberikan agar pasangan drainase dinaikkan hingga melampaui elevasi badan jalan, bahkan disarankan melebihi progres yang ada saat ini.

Selain itu, sisi kiri dan kanan jalan diminta diperkuat dengan rabat beton untuk menekan risiko erosi dan kerusakan dini, terutama saat musim hujan.

Tim juga mengingatkan pelaksana proyek agar pendropingan agregat memperhatikan intensitas hujan. Kontraktor disarankan rutin memantau prakiraan cuaca real time BMKG, menutup agregat dengan terpal, serta menghindari penumpukan material terlalu lama. Metode kerja diarahkan agar material yang diturunkan langsung diratakan dan dipadatkan pada hari yang sama.

Pemkab Lembata Tekankan Kualitas

Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir menegaskan bahwa proyek ini masih berada pada fase awal sehingga membutuhkan kehati-hatian ekstra.

“Di fase seperti ini semua aspek teknis harus diperhatikan dengan sangat serius agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya di lokasi peninjauan.

Menurutnya, kehadiran langsung tim Kementerian PU merupakan peringatan penting bagi seluruh pelaksana bahwa proyek ini tidak boleh dikerjakan asal jadi. Pemerintah Kabupaten Lembata, kata dia, tidak menginginkan jalan yang hanya bertahan satu atau dua musim hujan.

“Kami ingin jalan ini benar-benar berkualitas, tahan lama, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian besar melalui program Inpres Jalan Daerah. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, dukungan APBN dinilai sangat krusial untuk membuka konektivitas dan menekan biaya logistik.

Jalur Strategis Penyangga Ekonomi

Ruas Waikomo–Wulandoni dirancang sebagai jalur penyangga utama ekonomi Kota Lewoleba, yang menghubungkan wilayah tengah dengan pusat kota dan pelabuhan. Kegagalan mutu pada ruas ini tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi memicu efek berantai, mulai dari terganggunya distribusi barang, meningkatnya biaya logistik, hingga menurunnya efisiensi ekonomi daerah.

Monitoring awal ini menegaskan satu pesan kuat: proyek Jalan Inpres di Lembata tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Sejak kontrak baru diteken, pemerintah pusat sudah menaruh sorotan pada setiap detail pekerjaan. Kini publik menunggu, apakah seluruh catatan teknis tersebut benar-benar ditindaklanjuti di lapangan, atau kembali hilang bersama derasnya hujan di jalur tengah Pulau Lembata. (*/rnc)