Jakarta, RakyatNTT.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk penghapusan atau pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:5 Makanan Rahasia Panjang Umur ala Jepang, Menurut Ahli Gizi Tokyo Asako Miyashita

“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, Purbaya menekankan perlunya perbaikan manajemen BPJS Kesehatan, khususnya dalam efisiensi program dan pemanfaatan teknologi informasi (IT).

Ia menyoroti banyaknya program tidak efisien yang membebani anggaran dan meminta agar BPJS berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meninjau ulang pengadaan alat-alat medis yang dinilai berlebihan.

Baca Juga:Kemendagri Kumpulkan Sekda dan Bappeda Se-Indonesia Bahas Sinkronisasi Program Daerah-Pusat

“Saya juga minta mereka mengefektifkan IT yang mereka punya. Mereka punya 200 orang di bidang IT, itu sudah seperti perusahaan komputer sendiri. Jadi integrasikan sistem IT di seluruh Indonesia dan gunakan AI agar klaim-klaim tidak jelas bisa langsung terdeteksi,” tegas mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

Purbaya menargetkan perbaikan manajemen dan integrasi sistem IT BPJS Kesehatan dapat terlaksana dalam enam bulan ke depan agar anggaran Rp 20 triliun dari pemerintah bisa dimanfaatkan secara optimal.