Jakarta, RakyatNTT.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menuai kritik tajam. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai MBG justru membebani negara karena skema pembiayaannya bersumber dari utang, pajak, dan efisiensi anggaran.

“Makan bergizi gratis, masalahnya di mana? Masalahnya (anggarannya) sudah dari utang, pajak, dan efisiensi anggaran. Tahun depan kenaikannya signifikan, tapi itu substitusi, bukan komplementer,” ujar Bhima dalam konferensi pers di Celios Hub, Jakarta.

MBG Dinilai Tidak Produktif dan Timbulkan Food Waste

Bhima menegaskan, alih-alih menambah nilai ekonomi, program ini justru mengganggu ekosistem ekonomi lokal. Warung sekitar sekolah hingga pegawai kantin kehilangan peran karena program makan gratis menggantikan perputaran ekonomi yang ada.

Selain itu, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan lebih dari 60 persen makanan MBG tidak habis dikonsumsi siswa dan akhirnya terbuang. Dengan nilai satu porsi Rp10 ribu, artinya sekitar Rp6 ribu dari setiap jatah siswa berakhir sia-sia.

“Bayangkan, itu dibiayai dari tiga jenis pendapatan tadi. Anggaran yang terbuang ini tidak produktif dan tidak mampu mendorong serapan tenaga kerja,” tegas Bhima.

Anggaran Pendidikan Disebut Anjlok karena MBG

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa MBG telah menggerus alokasi anggaran pendidikan.

Menurut pemerintah, anggaran pendidikan 2026 naik 9,8 persen menjadi Rp757,8 triliun. Namun, Huda menyebut klaim itu menyesatkan karena Rp223,6 triliun atau 30 persen dialokasikan khusus untuk MBG, yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas.

“Tanpa MBG, anggaran pendidikan hanya Rp534,2 triliun atau kurang dari 20 persen total belanja negara. Ini perampokan dana pendidikan yang dilakukan oleh Sri Mulyani,” tegas Huda.

Dengan kritik keras ini, program Makan Bergizi Gratis dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih meningkatkan gizi siswa, program ini dinilai membebani keuangan negara, mengurangi anggaran pendidikan, dan menimbulkan masalah baru seperti food waste serta kerugian ekonomi lokal. (*/rnc)